123Berita – 09 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional melalui pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri. Dalam sebuah kunjungan kerja ke sejumlah wilayah, Prabowo memuji daerah yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan pengadaan produk lokal, sekaligus memberikan peringatan tegas kepada kepala daerah lain serta institusi militer, khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk mengikuti jejak tersebut.
Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti contoh sukses beberapa provinsi yang telah berhasil mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Kami mengapresiasi provinsi X dan Y yang berhasil mengalokasikan lebih dari 70 persen anggaran pengadaan mereka untuk produk lokal. Ini adalah bukti bahwa kebijakan pro‑produk dalam negeri dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi,” ungkapnya.
Selain memuji, Presiden juga memberikan peringatan kepada para kepala daerah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ia menekankan bahwa kegagalan dalam mengutamakan produk dalam negeri dapat berakibat pada penurunan daya saing industri nasional serta menghambat upaya pemerintah dalam mengurangi defisit perdagangan.
Peringatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, melainkan juga kepada institusi pertahanan negara. Prabowo menegaskan bahwa TNI, sebagai salah satu pengguna barang terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam mendukung industri lokal. “Setiap kontrak pengadaan militer harus memperhatikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Kami tidak dapat mengabaikan potensi produksi domestik demi alasan kecepatan atau biaya semata,” tegasnya.
Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Pertahanan bersama Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSE) telah menyiapkan pedoman baru yang mewajibkan setiap unit kerja TNI untuk melakukan evaluasi kelayakan produk dalam negeri sebelum mengajukan tender. Pedoman ini mencakup kriteria teknis, harga kompetitif, serta kemampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi standar militer.
Berikut adalah beberapa langkah konkret yang diharapkan dapat mempercepat transisi ke pengadaan produk dalam negeri:
- Mengoptimalkan platform e‑procurement LPSE agar memprioritaskan penawaran dari perusahaan domestik.
- Memberikan insentif fiskal bagi produsen lokal yang berhasil memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan.
- Mengadakan pelatihan khusus bagi pejabat pengadaan di tingkat daerah dan militer mengenai pentingnya kriteria produk dalam negeri.
- Melakukan audit rutin atas kontrak pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan.
Penguatan kebijakan ini diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan sektor manufaktur, terutama pada bidang teknologi, pertahanan, dan infrastruktur. Menurut Kementerian Perindustrian, peningkatan permintaan domestik dapat menambah nilai tambah sebesar 1,5 poin persentase pada Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun ke depan.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa langkah Presiden Prabowo selaras dengan strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, terutama pada komoditas strategis. “Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten, Indonesia dapat memperkuat rantai pasok dalam negeri, yang pada gilirannya meningkatkan keamanan ekonomi nasional,” kata Dr. Budi Santoso, pakar ekonomi pembangunan.
Namun, tantangan tetap ada. Beberapa daerah mengeluhkan keterbatasan kapasitas produksi lokal, khususnya dalam bidang teknologi tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana memperluas program kemitraan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan lokal, guna transfer teknologi dan peningkatan kualitas produk.
Secara keseluruhan, arahan Prabowo Subianto mencerminkan tekad pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan menekankan pentingnya pengadaan produk dalam negeri, diharapkan tidak hanya tercipta peluang bisnis bagi pelaku industri lokal, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia di era globalisasi.
Implementasi kebijakan ini akan terus dipantau melalui laporan triwulanan yang akan dipublikasikan oleh Badan Keuangan dan Pembangunan (BKP). Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam menilai efektivitas strategi industrialisasi nasional ke depan.
