123Berita – 06 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sebuah rapat koordinasi pada Senin (5 April 2024) menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam penataan ruang wilayah. Ia secara tegas memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, untuk mengoptimalkan peran perguruan tinggi, khususnya fakultas arsitektur, dalam membantu perencanaan tata ruang di tingkat kabupaten dan kota.
Instruksi tersebut muncul di tengah tantangan kompleks yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan. Prabowo menekankan bahwa penataan ruang yang terintegrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan kontribusi ilmu pengetahuan dan keahlian teknis dari institusi pendidikan.
“Kita memiliki sumber daya manusia yang sangat kompeten di perguruan tinggi, terutama para arsitek dan perencana kota. Saya harap kementerian dapat memfasilitasi kolaborasi ini sehingga setiap daerah memiliki rencana tata ruang yang berbasis data dan berkelanjutan,” ujar Prabowo di hadapan para menteri dan pejabat terkait.
Menteri Brian Yuliarto menanggapi arahan tersebut dengan komitmen kuat. Ia menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menyusun mekanisme kerja sama yang melibatkan fakultas arsitektur di lebih dari 100 universitas negeri dan swasta di Indonesia. “Kami akan mengidentifikasi kebutuhan spesifik tiap daerah, menugaskan tim akademik yang relevan, dan menyediakan platform digital untuk pertukaran data serta pemantauan progres,” jelas Yuliarto.
Beberapa langkah konkret yang direncanakan antara lain:
- Mengadakan forum regional yang mempertemukan perwakilan pemerintah daerah, dosen, dan mahasiswa arsitektur untuk menyelaraskan prioritas tata ruang.
- Mengintegrasikan kurikulum perencanaan tata ruang dengan proyek lapangan, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung di lapangan.
- Mengembangkan basis data GIS (Geographic Information System) terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak terkait.
- Memberikan beasiswa dan insentif bagi mahasiswa yang terlibat dalam proyek perencanaan wilayah daerah.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perumusan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang selama ini sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya teknis dan data akurat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, lebih dari 40 persen pemerintah kabupaten dan kota melaporkan kesulitan dalam menyusun RTRW karena kurangnya tenaga ahli yang kompeten.
Para pakar tata ruang menilai inisiatif ini sebagai terobosan penting. Dr. Ir. Ahmad Fauzi, Ketua Lembaga Penelitian Perencanaan Kota, mengatakan, “Kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah dapat menciptakan sinergi yang menghasilkan kebijakan ruang yang lebih responsif terhadap dinamika sosial‑ekonomi dan perubahan iklim.” Ia menambahkan bahwa keberadaan data GIS yang terpusat akan memudahkan analisis spasial serta pemantauan implementasi kebijakan.
Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah menyambut baik arahan Presiden. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melalui kantor walikota Bandung, mengungkapkan kesiapan daerahnya untuk menjadi pilot project dalam skema ini. “Kami siap menyediakan data lokal dan membuka ruang bagi mahasiswa arsitektur untuk melakukan studi kasus nyata,” kata Kamil dalam pernyataan resmi.
Namun, tidak semua pihak menilai kebijakan ini tanpa tantangan. Kritikus mengingatkan bahwa koordinasi lintas sektoral sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit. “Agar program ini berhasil, diperlukan regulasi yang jelas, alokasi anggaran yang memadai, dan mekanisme evaluasi yang transparan,” ujar Siti Nurhaliza, analis kebijakan publik di Lembaga Penelitian Kebijakan (LPK).
Untuk menjawab hal tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi berjanji akan menyusun peraturan pelaksana (Perpu) yang mengatur prosedur kerja sama, pembiayaan, serta penilaian kinerja tim akademik yang terlibat. Selain itu, kementerian berencana mengalokasikan dana khusus sebesar Rp150 miliar pada tahun anggaran 2024 untuk mendukung proyek‑proyek perencanaan ruang di daerah.
Implementasi skema ini diharapkan dapat dimulai pada kuartal ketiga 2024, dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang memiliki tekanan pembangunan tinggi, seperti Jabodetabek, Surabaya, dan wilayah pantai timur Sumatra. Seluruh proses akan dipantau oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan menyusun laporan triwulanan untuk menilai efektivitas kolaborasi.
Secara keseluruhan, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan peran arsitek kampus dalam membantu pemerintah daerah menandai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan ruang di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi akademik, diharapkan dapat tercipta tata ruang yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
