123Berita – 10 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan ambisi ambisius pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional dengan menetapkan target elektrifikasi mencapai 100 gigawatt (GW) dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas listrik nasional, tetapi juga sebagai upaya strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor serta menurunkan emisi karbon yang selama ini menjadi beban lingkungan.
Langkah tersebut mencakup rencana pensiunisasi pembangkit listrik berbasis diesel yang masih beroperasi di beberapa wilayah terpencil. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lebih dari 2.000 megawatt (MW) kapasitas pembangkit diesel masih aktif, kebanyakan berlokasi di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan. Pemerintah berencana menggantinya dengan sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya, angin, serta pembangkit listrik tenaga air berskala mikro.
Untuk mewujudkan target 100 GW, pemerintah telah menyiapkan rangka kebijakan yang meliputi peningkatan investasi asing, pemberian insentif fiskal, serta pembentukan zona ekonomi khusus yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur energi bersih. Salah satu pilar utama adalah penyediaan dana lunak melalui Badan Pengelola Keuangan (BPK) dan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional, termasuk World Bank dan Asian Development Bank. Pendanaan ini diharapkan dapat menutup kesenjangan investasi yang diperkirakan mencapai US$ 45 miliar pada periode 2025-2027.
Selain itu, pemerintah memperkenalkan mekanisme tender terbuka yang lebih transparan untuk proyek-proyek energi terbarukan. Skema ini menekankan pada kompetisi harga listrik (power purchase agreement/PPA) yang kompetitif, sekaligus mengutamakan teknologi yang memiliki jejak karbon rendah. Pada kuartal pertama 2024, lebih dari 30 proyek surya dan angin telah berhasil memperoleh kontrak, dengan kapasitas total mencapai 5 GW. Proyek-proyek ini tersebar di provinsi Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, serta beberapa pulau di Nusa Tenggara.
- Target 100 GW dalam dua tahun
- Pensiunisasi pembangkit diesel >2.000 MW
- Investasi tambahan US$ 45 miliar
- 30+ proyek terbarukan dengan 5 GW kapasitas Q1 2024
Strategi pensiunisasi pembangkit diesel tidak hanya berfokus pada penghentian operasi, melainkan juga pada mitigasi sosial-ekonomi bagi pekerja yang terdampak. Pemerintah telah menyiapkan program pelatihan ulang (re‑skilling) bagi teknisi pembangkit diesel, mengarahkan mereka ke sektor energi terbarukan, pemeliharaan jaringan listrik pintar, dan manajemen proyek infrastruktur energi. Program ini diharapkan menyiapkan lebih dari 10.000 tenaga kerja dalam tiga tahun mendatang.
Dalam konteks kebijakan energi, Prabowo menegaskan bahwa elektrifikasi tidak hanya tentang menambah kapasitas produksi listrik, melainkan juga memperluas jaringan distribusi hingga ke daerah paling terpencil. Pemerintah menargetkan penetrasi listrik di rumah tangga mencapai 99,5% pada akhir 2025, dengan prioritas pada daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang selama ini bergantung pada genset diesel. Upaya ini akan didukung oleh pembangunan jaringan transmisi bertegangan tinggi (HV) dan sistem distribusi bertegangan menengah (MV) yang lebih efisien, serta penerapan teknologi smart grid untuk mengoptimalkan alokasi beban.
Pengurangan penggunaan diesel dipandang sebagai langkah penting dalam menurunkan defisit perdagangan Indonesia, mengingat impor BBM mencapai hampir US$ 6 miliar per tahun. Dengan mengalihkan kebutuhan energi ke sumber domestik yang terbarukan, pemerintah berharap dapat menekan impor sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. Analisis dari Kementerian Perindustrian memperkirakan bahwa pensiunisasi pembangkit diesel dapat mengurangi impor BBM hingga 15% dalam lima tahun ke depan.
Para pengamat menilai ambisi 100 GW sebagai target yang sangat agresif, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan infrastruktur, regulasi, dan pendanaan. Namun, mereka juga mencatat bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian, keterlibatan sektor swasta, serta dukungan masyarakat luas. “Jika pemerintah mampu menjaga kepastian regulasi dan mengurangi birokrasi, target ini bukan hal yang mustahil,” ujar Dr. Arif Rahman, pakar energi dari Universitas Indonesia.
Selama kampanye, Prabowo Subianto menekankan bahwa energi bersih merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan dan akan menjadi faktor penentu dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Ia menambahkan, “Kita tidak hanya ingin menyalakan lampu rumah rakyat, tetapi juga menyalakan harapan untuk masa depan yang lebih hijau dan mandiri energi.”
Dengan agenda yang jelas, dukungan keuangan yang signifikan, serta komitmen politik yang kuat, pemerintah Indonesia tampak bertekad menjadikan target 100 GW bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang dapat dicapai dalam dua tahun mendatang. Keberhasilan ini diharapkan akan menjadi contoh bagi negara‑negara berkembang lain dalam mengatasi tantangan perubahan iklim sekaligus memperkuat kemandirian energi.
