123Berita – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Dewan P), Prabowo Subianto, kembali menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi melalui penggunaan produk dalam negeri. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan Menteri Sekretaris Negara, Prabowo menekankan bahwa catatan mengenai gubernur yang belum mengadopsi kebijakan pembelian produk nasional harus segera dibuat. Ia menambahkan, bahkan TNI juga diharapkan mengedepankan prinsip belanja barang lokal dalam operasionalnya.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan semacam ini tidak hanya soal ekonomi, melainkan juga soal kedaulatan nasional. “Jika kita terus mengandalkan barang impor, kita akan kehilangan kontrol atas rantai pasokan strategis,” katanya. Ia menambahkan, catatan gubernur yang belum melakukan pembelian produk dalam negeri akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi lintas sektor, termasuk kementerian terkait dan lembaga pertahanan.
Selain gubernur, Prabowo menyoroti peran penting TNI dalam memperkuat industri domestik. Ia mengingatkan bahwa TNI, sebagai institusi yang memiliki anggaran belanja operasional dan pengadaan barang, memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh bagi masyarakat. “TNI tidak boleh menjadi pengecualian. Jika mereka membeli perlengkapan militer atau logistik, prioritas harus diberikan pada produsen dalam negeri,” ujar Prabowo dengan tegas.
Pernyataan tersebut menimbulkan berbagai reaksi di kalangan politik dan industri. Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai upaya memperkuat basis industri hijau Indonesia, sementara yang lain menyoroti tantangan logistik dan kualitas produk lokal yang belum sepenuhnya setara dengan standar internasional.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan tersebut:
- Pengadaan bus listrik oleh Jawa Tengah dan DKI Jakarta sebagai contoh keberhasilan kebijakan belanja dalam negeri.
- Pencatatan resmi gubernur yang belum mengadopsi kebijakan serupa, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat koordinasi.
- Instruksi kepada TNI untuk mengutamakan produk dalam negeri dalam semua pengadaan, baik barang konsumen maupun peralatan militer.
- Peningkatan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan industri dalam rangka mempercepat transformasi digital dan hijau.
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, perusahaan yang menyediakan bus listrik, melaporkan bahwa pesanan dari dua provinsi tersebut mencakup total lebih dari 100 unit kendaraan. Setiap bus dilengkapi dengan baterai lithium‑ion berkapasitas tinggi dan sistem pengisian cepat, yang diharapkan dapat mengurangi biaya operasional transportasi publik secara signifikan.
Namun, tidak semua pihak menyambut hangat usulan Prabowo. Beberapa gubernur mengemukakan kendala anggaran dan infrastruktur pengisian listrik yang belum memadai di wilayah mereka. “Kami ingin mendukung kebijakan pemerintah pusat, namun realitas di lapangan menuntut penyesuaian bertahap,” kata seorang gubernur yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.
Di sisi lain, perwakilan TNI menegaskan bahwa proses pengadaan barang milik institusi pertahanan memang harus melalui prosedur yang ketat, termasuk uji kelayakan teknis dan keamanan. “Kami siap mempercepat proses evaluasi produk dalam negeri yang memenuhi standar militer, namun tidak dapat mengabaikan aspek kualitas dan kehandalan,” ujar juru bicara TNI.
Para analis ekonomi menilai bahwa dorongan Prabowo ini berpotensi meningkatkan volume produksi dalam negeri, khususnya di sektor otomotif dan energi bersih. Jika implementasinya berhasil, efek multiplier dapat meningkatkan lapangan kerja, mengurangi defisit perdagangan, dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Di tingkat legislasi, usulan pencatatan gubernur yang tidak membeli produk dalam negeri dapat menjadi dasar pembuatan regulasi baru yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun rencana pembelian barang lokal sebagai bagian dari anggaran tahunan. Hal ini selaras dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan kemandirian industri strategis.
Secara keseluruhan, inisiatif Prabowo mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi, lingkungan, dan pertahanan dalam satu kerangka kerja yang sinergis. Meskipun tantangan masih ada, langkah ini menandai komitmen serius terhadap agenda kemandirian produk dalam negeri.
Ke depannya, catatan resmi mengenai gubernur dan institusi yang belum menerapkan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi evaluasi kinerja pemerintah daerah dan lembaga pertahanan. Penguatan kemitraan antara pemerintah, industri, dan militer akan menjadi kunci keberhasilan transformasi menuju ekonomi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
Dengan menekankan pentingnya pembelian produk dalam negeri, Prabowo berharap Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan daya saing industri lokal, serta memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
