123Berita – 04 April 2026 | Jakarta, 4 April 2026 – Pemerintah Indonesia melalui perusahaan energi milik negara, Pertamina, menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah strategis ini menjadi bagian integral dari agenda transisi energi yang diharapkan dapat menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mengurangi emisi karbon dioksida secara signifikan.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kantor pusat perusahaan, menjelaskan bahwa program percepatan pengembangan EBT mencakup investasi besar-besaran pada sektor tenaga surya, angin, bioenergi, dan hidrogen hijau. “Kami menilai bahwa diversifikasi sumber energi bukan hanya soal keamanan pasokan, tetapi juga soal keberlanjutan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” ujar Nicke.
Seiring dengan target pemerintah untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025, Pertamina menargetkan kontribusi sebesar 10 persen dari total produksi energi nasional melalui proyek-proyek EBT pada akhir 2027. Untuk mencapainya, perusahaan mengalokasikan dana sekitar Rp 30 triliun dalam lima tahun ke depan, yang sebagian besar akan diarahkan pada pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar, pembangunan ladang angin di wilayah pesisir, serta peningkatan kapasitas produksi biofuel berbasis kelapa sawit yang berkelanjutan.
Berbagai langkah konkret yang telah diambil antara lain:
- Pembukaan tender proyek PLTS di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kapasitas terpasang 500 MW, yang diharapkan dapat menyuplai listrik ke lebih dari 2 juta rumah tangga.
- Pengembangan ladang angin di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dengan kapasitas 250 MW, yang memanfaatkan kondisi geografis yang optimal.
- Investasi dalam teknologi hidrogen hijau melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi asal Jepang, fokus pada produksi hidrogen melalui elektrolisis tenaga surya.
- Peningkatan produksi biodiesel berstandar B30 yang menggunakan bahan baku kelapa sawit bersertifikat ramah lingkungan.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya menambah kapasitas energi terbarukan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani. Menurut data internal Pertamina, proyek-proyek EBT diperkirakan akan menyerap lebih dari 15.000 tenaga kerja langsung maupun tidak langsung selama fase konstruksi dan operasional.
Selain itu, Pertamina juga berupaya mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah biomassa. Limbah hasil proses biofuel akan diolah kembali menjadi pakan ternak atau bahan baku industri pulp, sehingga mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Pengembangan EBT ini selaras dengan komitmen Indonesia pada Kesepakatan Paris. Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dibandingkan dengan proyeksi bisnis‑as‑usual. Dengan memperluas penggunaan energi terbarukan, Pertamina berperan penting dalam menurunkan intensitas karbon sektor energi, yang selama ini menjadi penyumbang utama emisi nasional.
Namun, tantangan tetap ada. Keterbatasan jaringan transmisi listrik di wilayah terpencil, biaya investasi awal yang tinggi, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih mendukung menjadi hambatan yang harus diatasi. Untuk itu, Pertamina bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam menyusun kebijakan insentif, seperti tarif listrik khusus bagi pembangkit terbarukan dan skema pembiayaan lunak bagi investor swasta.
Para analis pasar energi menilai bahwa langkah Pertamina dapat meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing. “Kebijakan yang konsisten dan dukungan pemerintah akan mempercepat masuknya teknologi baru serta menurunkan biaya levelized cost of electricity (LCOE) untuk energi terbarukan,” kata Rudi Hartono, kepala riset di PT. Energy Insight.
Secara keseluruhan, percepatan pengembangan EBT oleh Pertamina bukan sekadar upaya korporasi untuk meningkatkan portofolio bisnis, melainkan sebuah strategi nasional untuk menjamin ketersediaan energi yang terjangkau, bersih, dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan transisi energi yang inklusif dan menurunkan jejak karbonnya secara signifikan.
