123Berita – 07 April 2026 | Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) menunjukkan respons cepat terhadap gejolak pasar plastik yang menyebabkan beban biaya produksi meningkat tajam bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Kenaikan harga plastik, yang dipicu oleh fluktuasi harga minyak dunia serta gangguan rantai pasokan global, memaksa pemerintah daerah untuk merancang serangkaian kebijakan penyangga agar pelaku usaha tidak terpaksa menaikkan harga jual produk akhir.
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa stabilitas ekonomi lokal menjadi prioritas utama. “Kami tidak ingin UMKM Surabaya terjerat dalam spirala biaya yang tak terkendali. Oleh karena itu, Pemkot segera menyusun langkah-langkah konkret yang dapat meredam dampak harga plastik yang melambung,” ujar Eri dalam konferensi pers pada Senin (5/4/2026). Pernyataan tersebut disambut positif oleh asosiasi pengusaha dan pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan plastik sebagai bahan baku utama.
Langkah pertama yang diambil adalah penyediaan subsidi harga plastik bagi UMKM yang terdaftar secara resmi. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah kota menyiapkan anggaran khusus sebesar Rp 25 miliar untuk tiga bulan ke depan, yang akan dibagikan dalam bentuk voucher belanja plastik dengan nilai maksimal Rp 5 juta per usaha. Sistem distribusi voucher akan diintegrasikan dengan platform digital pemerintah, sehingga proses pencairan dapat dilakukan secara transparan dan cepat.
Selain subsidi, Pemkot Surabaya juga memperkenalkan kebijakan insentif pajak bagi produsen plastik lokal yang bersedia menurunkan harga jual kepada UMKM. Dengan memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen selama enam bulan, diharapkan produsen dapat menyesuaikan tarif jual tanpa mengorbankan margin keuntungan secara signifikan. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan harga grosir plastik setidaknya 10-12 persen dibandingkan dengan harga pasar sebelumnya.
Untuk jangka panjang, pemerintah kota menggandeng institusi riset dan perguruan tinggi setempat dalam program pengembangan alternatif bahan baku ramah lingkungan. Tim riset Universitas Airlangga bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian (Balitbangperind) tengah menguji bahan komposit berbasis serat kelapa dan limbah organik yang dapat menggantikan plastik konvensional pada produk kemasan ringan. Jika berhasil, alternatif ini akan diproduksi secara massal oleh industri lokal, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi UMKM.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah penyediaan fasilitas kredit lunak melalui Bank Jatim. Kredit ini menawarkan bunga rendah 4,5 persen per tahun dengan tenor hingga 36 bulan, khusus bagi UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas produksi atau beralih ke bahan baku alternatif. Skema pembiayaan ini dilengkapi dengan pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital, sehingga pelaku usaha tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga pengetahuan untuk mengoptimalkan penjualan di era e‑commerce.
- Subsidi voucher plastik hingga Rp 5 juta per UMKM.
- Keringanan PPN 5% bagi produsen plastik yang menurunkan harga jual.
- Penelitian bahan alternatif berbasis serat kelapa.
- Kredit lunak dengan bunga 4,5% melalui Bank Jatim.
- Pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital.
Respons dari komunitas UMKM Surabaya menunjukkan rasa lega. Ketua Kadin Surabaya, Andi Prasetyo, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut akan mengurangi tekanan biaya produksi hingga 15 persen, sehingga pelaku usaha dapat tetap mempertahankan harga jual yang kompetitif. “Dengan adanya dukungan pemerintah, kami tidak perlu lagi mengalihkan beban kepada konsumen akhir. Ini adalah win‑win solution bagi semua pihak,” kata Andi.
Selain manfaat ekonomi, langkah-langkah ini juga mendukung agenda keberlanjutan kota Surabaya. Dengan mendorong penggunaan bahan alternatif dan mengurangi ketergantungan pada plastik konvensional, Pemerintah Kota berharap dapat menurunkan volume sampah plastik yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA). Program edukasi publik tentang daur ulang plastik juga akan digandengkan dengan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran konsumen.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan yang diluncurkan oleh Pemkot Surabaya mencerminkan upaya terpadu dalam mengatasi dampak eksternal yang mempengaruhi sektor UMKM. Pendekatan yang mencakup subsidi, insentif pajak, inovasi bahan baku, serta dukungan pembiayaan dan pelatihan menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi mikro sekaligus menyiapkan fondasi yang lebih berkelanjutan di masa depan.
Dengan implementasi yang terkoordinasi, diharapkan UMKM Surabaya dapat tetap produktif, harga jual produk tetap terjaga, dan konsumen tidak merasakan lonjakan harga yang signifikan. Kebijakan ini juga menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam menghadapi dinamika pasar global yang cepat berubah.
