123Berita – 09 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperbaiki infrastruktur jalan dengan meluncurkan program strategis bernama Jamula (Jalan Umum Lamongan). Program ini dirancang untuk meningkatkan kemantapan jalan di seluruh wilayah kabupaten, dengan target pencapaian sebesar 63,55 persen pada akhir tahun 2026. Langkah ambisius ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, mempermudah mobilitas penduduk, serta menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering kali dipicu oleh kondisi jalan yang tidak memadai.
Sejak awal tahun 2024, Pemkab Lamongan telah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 1,2 triliun untuk program Jamula. Dana tersebut akan disalurkan melalui tiga fase utama: perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pemeliharaan berkelanjutan. Pada fase perencanaan, tim teknis yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lamongan, Ir. Hadi Santoso, melakukan survei mendetail terhadap lebih dari 1.200 kilometer jaringan jalan yang meliputi jalan provinsi, kabupaten, serta jalan desa. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 38 persen jalan yang memenuhi standar ketahanan minimal, sehingga masih terdapat celah signifikan untuk perbaikan.
Berikut rincian strategi utama yang diadopsi dalam program Jamula:
- Peningkatan Kualitas Material: Penggunaan aspal bermutu tinggi, batu pecah kelas I, dan bahan tambahan kimia yang dapat meningkatkan daya tahan lapisan jalan terhadap beban berat dan cuaca ekstrem.
- Penguatan Struktur Pondasi: Implementasi teknik lapisan dasar (base layer) yang lebih tebal serta penggunaan geotekstil untuk mencegah pergerakan tanah.
- Pengembangan Sistem Drainase: Pemasangan saluran pembuangan air hujan yang optimal untuk mencegah genangan yang dapat merusak permukaan jalan.
- Digitalisasi Pemantauan: Penggunaan aplikasi berbasis GIS untuk memantau kondisi jalan secara real-time, memudahkan penilaian prioritas perbaikan.
Target 63,55 persen kemantapan jalan tidak hanya sekadar angka, melainkan indikator keberhasilan yang diukur melalui indeks Kemantapan Jalan (IKJ) yang mengacu pada standar nasional. Indeks ini menilai tiga aspek utama: kekuatan struktural, keawetan permukaan, dan kelancaran aliran lalu lintas. Pada tahun 2023, indeks tersebut berada pada angka 38,2 persen, sehingga peningkatan hampir 25 poin persentase dalam tiga tahun ke depan menuntut koordinasi lintas sektoral yang intens.
Selain aspek teknis, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan jalan. Melalui forum warga dan program “Sahabat Jalan” yang digelar di setiap kecamatan, warga diajak untuk melaporkan kerusakan, memberikan masukan mengenai prioritas perbaikan, serta berperan dalam pemeliharaan pasca konstruksi. Program ini diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur publik.
Secara ekonomi, peningkatan kemantapan jalan diproyeksikan dapat menambah kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan sebesar 1,8 persen per tahun. Hal ini didukung oleh data Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa setiap peningkatan 10 persen dalam kualitas jalan dapat meningkatkan efisiensi transportasi barang sebesar 5 hingga 7 persen. Bagi pelaku UMKM, khususnya petani dan nelayan yang mengandalkan transportasi darat untuk distribusi hasil produksi, perbaikan jalan berarti biaya logistik yang lebih rendah dan waktu pengiriman yang lebih cepat.
Berikut tabel perkiraan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh program Jamula:
| Tahun | Peningkatan IKJ (%) | Estimasi PDRB Tambahan (Miliar Rp) | Penurunan Biaya Logistik (% |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,00 | 150 | 2,5 |
| 2025 | 54,20 | 210 | 4,0 |
| 2026 | 63,55 | 280 | 5,8 |
Dalam upaya mewujudkan target tersebut, Pemkab Lamongan juga membuka peluang kerja bagi kontraktor lokal. Lebih dari 30 perusahaan konstruksi dari dalam dan luar wilayah kabupaten telah terdaftar dalam daftar penyedia jasa Jamula. Seluruh proses tender dilakukan secara transparan melalui sistem e-Procurement, menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Tak lupa, pemerintah daerah menyiapkan mekanisme evaluasi tahunan yang melibatkan auditor independen. Hasil evaluasi akan dipublikasikan dalam laporan tahunan yang dapat diakses publik, sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada akhir 2026, lebih dari dua pertiga jaringan jalan Lamongan telah memenuhi standar kemantapan yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kesimpulannya, program Jamula menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi infrastruktur transportasi di Kabupaten Lamongan. Dengan target kemantapan jalan 63,55 persen pada 2026, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Jika target tercapai, Lamongan akan menjadi contoh sukses bagi daerah lain dalam mengoptimalkan investasi infrastruktur demi kesejahteraan publik.
