123Berita – 08 April 2026 | Anggota Komisi V DPR, Sofwan Dedy Ardyanto, menegaskan pentingnya pengesahan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait tiga rangkaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang digulirkan: RUU Pekerja Lepas, RUU Platform Indonesia, dan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig. Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan strategis bagi partai PDIP untuk menggalang dukungan lintas sektoral demi melindungi hak-hak para pengemudi ojek online (ojol) serta taksi daring.
Dalam sambutannya, Sofwan menyoroti bahwa ekonomi gig, yang kini menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan, masih belum memiliki kerangka hukum yang memadai. Tanpa regulasi yang jelas, pengemudi menghadapi ketidakpastian terkait upah, jam kerja, tunjangan kesehatan, serta jaminan sosial. “Kami tidak hanya menuntut keberadaan undang-undang, melainkan menginginkan regulasi yang memuat mekanisme perlindungan konkret bagi pekerja lepas di platform digital,” ujarnya.
Ketiga RUU yang dibahas memiliki fokus yang saling melengkapi. RUU Pekerja Lepas berupaya memberi status hukum bagi pekerja tidak tetap, sementara RUU Platform Indonesia menargetkan tata kelola penyedia layanan digital, termasuk persyaratan lisensi dan standar operasional. RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig secara khusus menekankan perlindungan sosial, asuransi, dan hak-hak kolektif bagi pekerja yang mengandalkan aplikasi digital untuk memperoleh penghasilan.
Sofwan menambahkan, “PDIP siap menjadi jembatan antara pemerintah, pelaku industri, dan serikat pekerja. Kami akan mengusulkan pasal-pasal yang mengatur minimum upah, jaminan kesehatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan,”. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen partai dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi digital dengan kesejahteraan pekerja.
Pengemudi ojol dan taksi online, yang kini tersebar di hampir seluruh kota besar Indonesia, mengungkapkan rasa lega atas langkah legislatif ini. Mereka menilai bahwa regulasi yang kuat dapat mengurangi praktik pemotongan komisi yang tidak adil serta meningkatkan keamanan kerja. “Selama ini kami bergantung pada kebijakan internal perusahaan, yang kadang berubah-ubah. Jika ada undang-undang yang menjamin hak kami, kami akan lebih fokus melayani masyarakat,” kata seorang pengemudi dari Jakarta Selatan.
Di sisi lain, perusahaan platform digital seperti Gojek dan Grab mengakui perlunya regulasi, namun menekankan pentingnya fleksibilitas operasional. Mereka berharap RUU tidak menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. “Kami mendukung kebijakan yang melindungi driver, tetapi juga harus memperhatikan kelangsungan layanan yang cepat dan terjangkau bagi konsumen,” ujar perwakilan salah satu perusahaan.
Untuk memperkuat posisi tawar, Sofwan mengusulkan pembentukan forum dialog permanen yang melibatkan perwakilan pemerintah, partai politik, asosiasi pengemudi, dan platform digital. Forum tersebut diharapkan dapat menjadi arena negosiasi berkelanjutan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi semua pihak.
Analisis kebijakan menunjukkan bahwa negara-negara maju seperti Inggris, Australia, dan Jepang telah mengimplementasikan kerangka kerja serupa, yang mencakup asuransi kecelakaan, jaminan pensiun, serta perlindungan terhadap diskriminasi digital. Indonesia, sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, memiliki peluang untuk menjadi pionir dalam regulasi ekonomi gig di kawasan.
Jika RUU- RUUnya berhasil disahkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengemudi ojol dan taksi online, tetapi juga oleh jutaan pekerja lepas di sektor lain, seperti freelancer kreatif, kurir, dan pekerja rumah tangga berbasis aplikasi. Hal ini akan menambah kepastian hukum, meningkatkan daya tarik investasi, serta memperkuat perlindungan sosial bagi tenaga kerja non‑formal.
Namun, tantangan tetap ada. Proses legislasi harus melewati serangkaian tahapan, termasuk pembahasan di komisi, rapat paripurna, dan persetujuan bersama pemerintah. Selain itu, tekanan lobi dari industri digital yang menginginkan regulasi ringan dapat mempengaruhi jalannya proses. Oleh karena itu, peran aktif anggota DPR seperti Sofwan Dedy Ardyanto sangat krusial dalam memastikan agenda perlindungan pekerja tetap menjadi prioritas utama.
Secara keseluruhan, upaya PDIP melalui Sofwan Dedy Ardyanto mencerminkan sinergi antara aspirasi politik dan kebutuhan sosial-ekonomi modern. Dengan menempatkan perlindungan pekerja digital di agenda legislatif, partai berharap dapat menciptakan ekosistem kerja yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi pekerja digital di Indonesia.
