123Berita – 08 April 2026 | Sejumlah anggota parlemen Britania Raya mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi ancaman terbaru yang dilontarkan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa ia siap menghancurkan peradaban Iran. Sikap keras tersebut tidak hanya menyoroti kekhawatiran atas retorika agresif, melainkan juga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai keberlanjutan kehadiran militer Amerika Serikat di tanah Inggris.
Dalam sebuah rapat khusus yang diadakan di Gedung Westminster pada Senin (5/4/2024), lebih dari dua puluh anggota parlemen lintas partai, termasuk tokoh-tokoh senior Partai Buruh dan Liberal Demokrat, secara bersatu menegaskan penolakan mereka terhadap pernyataan Trump yang dianggap dapat memicu konflik regional. Mereka menyoroti bahwa ancaman tersebut tidak hanya mengancam keamanan Iran, tetapi juga dapat memperburuk stabilitas geopolitik global, termasuk di Eropa Barat.
“Kami tidak dapat tinggal diam ketika seorang mantan pemimpin dunia mengancam akan menghancurkan peradaban suatu negara,” kata anggota parlemen Partai Buruh, Lisa Nandy, dalam sesi tanya jawab. “Retorika semacam ini tidak hanya mengabaikan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menempatkan keselamatan warga sipil di seluruh dunia dalam bahaya.”
Selain mengecam pernyataan Trump, kelompok ini juga mengajukan resolusi yang meminta pemerintah Inggris secara resmi mencabut semua perjanjian yang memberikan hak akses militer bagi pasukan Amerika Serikat di pangkalan-pangkalan strategis Inggris, termasuk pangkalan RAF Lakenheath dan RAF Mildenhall. Resolusi tersebut menekankan bahwa kehadiran militer AS di wilayah Inggris seharusnya tidak menjadi alat politik yang dapat dimanipulasi untuk agenda luar negeri yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau keamanan internasional.
Anggota parlemen Liberal Demokrat, Sir Ed Davey, menambahkan, “Hubungan pertahanan antara Inggris dan Amerika Serikat memang penting, namun harus didasarkan pada kepentingan bersama yang jelas, bukan pada kebijakan unilateral yang dapat menimbulkan ketegangan di Timur Tengah.” Ia menekankan bahwa keputusan mengenai keberadaan pasukan asing harus melalui proses transparan dan melibatkan persetujuan parlemen, bukan semata-mata keputusan eksekutif.
Berbagai pihak politik di Inggris menanggapi pernyataan tersebut dengan beragam pandangan. Sementara Partai Konservatif masih menegaskan pentingnya aliansi pertahanan NATO dan kehadiran pasukan AS sebagai penangkal ancaman terorisme, sebagian kecil anggota partai tersebut mengakui perlunya revisi kebijakan akses militer, terutama setelah pernyataan agresif yang baru-baru ini dilontarkan oleh Trump.
Pengamat politik, Dr. Amelia Hart dari King’s College London, menilai bahwa respons parlemen Inggris mencerminkan perubahan sikap publik Inggris terhadap kehadiran militer asing. “Sejak referendum Brexit, ada peningkatan kesadaran akan kedaulatan nasional. Ancaman seperti yang diungkapkan Trump memicu rasa tidak aman yang memaksa legislatif untuk meninjau kembali perjanjian pertahanan lama,” ujarnya.
Selain aspek politik, respons keras ini juga mendapat sorotan dari kalangan internasional. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, melalui juru bicara, mengapresiasi dukungan Inggris terhadap stabilitas regional, meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Tehran mengenai hubungan bilateral dengan Inggris dalam konteks ini.
Di sisi lain, Departemen Pertahanan Amerika Serikat belum mengeluarkan komentar resmi terkait tekanan yang muncul dari parlemen Inggris. Namun, pejabat militer AS di Washington diperkirakan sedang memantau situasi dengan seksama, mengingat dampak potensial terhadap operasi militer bersama NATO di Eropa.
Secara historis, kehadiran pasukan AS di Inggris telah menjadi pilar utama kerjasama pertahanan pasca-Perang Dunia II. Pangkalan-pangkalan seperti RAF Lakenheath dan Mildenhall berfungsi sebagai hub logistik dan operasi bagi pesawat tempur serta penempatan personel. Namun, kritik terhadap keberadaan tersebut semakin intensif seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya setelah kebijakan “maximum pressure” yang dijalankan oleh Trump terhadap Iran.
Resolusi parlemen yang baru saja diajukan mencakup beberapa poin utama: (1) Peninjauan kembali semua perjanjian akses militer AS di wilayah Inggris; (2) Penetapan mekanisme pengawasan parlementer terhadap operasi militer asing; (3) Peningkatan dialog diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah untuk mengurangi ketegangan; serta (4) Penguatan kebijakan luar negeri yang menekankan solusi damai dan diplomasi multilateral.
Jika disetujui, resolusi tersebut dapat menjadi tonggak penting dalam redefinisi hubungan pertahanan Inggris‑AS. Namun, proses legislasi di parlemen tidaklah mudah, mengingat adanya tekanan dari pihak pemerintah yang menilai bahwa kehadiran pasukan AS tetap vital bagi keamanan nasional.
Secara keseluruhan, respons keras parlemen Inggris menandai titik balik dalam perdebatan tentang peran militer asing di tanah Britania Raya. Dengan menolak ancaman yang mengancam peradaban Iran, anggota parlemen tidak hanya menegaskan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pertahanan yang melibatkan negara lain.
Keputusan selanjutnya akan sangat bergantung pada dinamika politik internal Inggris serta respons dari pemerintah Amerika Serikat. Apapun hasilnya, perdebatan ini akan terus menjadi sorotan utama dalam hubungan internasional, khususnya dalam konteks ketegangan Timur Tengah dan keamanan Eropa.
