123Berita – 21 Juni 2026 | Pakar hukum menilai bahwa permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi, Sony Sonjaya, tidak tepat. Mereka meminta Sony Sonjaya untuk membuka fakta korupsi BGN tanpa syarat JC.
Pakar hukum juga menekankan bahwa pemberian status JC harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Mereka menyarankan agar Sony Sonjaya membuka semua dokumen dan informasi yang dimilikinya terkait kasus korupsi BGN, sehingga dapat membantu proses penyelidikan dan penyelesaian kasus tersebut.
Dalam kasus ini, pakar hukum juga menyoroti pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi. Mereka menekankan bahwa semua pihak yang terkait harus bekerja sama untuk membuka fakta dan membantu proses penyelidikan, tanpa harus meminta status JC atau perlindungan hukum lainnya.
Di sisi lain, kasus korupsi BGN telah menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Banyak yang menuntut agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan transparan, sehingga dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Untuk itu, pakar hukum meminta agar Sony Sonjaya dan semua pihak yang terkait dapat bekerja sama untuk membuka fakta dan membantu proses penyelidikan. Mereka juga menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus korupsi, sehingga dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dan membangun lembaga pemerintah yang lebih baik.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa permohonan status JC oleh Sony Sonjaya dapat dianggap sebagai salah kaprah. Pakar hukum meminta agar Sony Sonjaya membuka semua fakta yang dimilikinya terkait kasus korupsi BGN tanpa syarat JC, dan agar semua pihak yang terkait dapat bekerja sama untuk membuka fakta dan membantu proses penyelidikan.
