123Berita – 06 April 2026 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam memperbaiki jaringan jalan yang rusak akibat banjir akhir pekan lalu. Mengingat besarnya kerusakan di sejumlah kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB mengaktifkan dua mekanisme utama: pendanaan melalui Badan Tabungan Tabir (BTT) dan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terdiri dari tenaga ahli serta peralatan khusus.
Setelah hujan deras mengguyur wilayah selatan pulau Lombok dan beberapa kecamatan di Sumbawa, ribuan meter jalan utama dan akses desa terputus, menghambat mobilitas penduduk serta distribusi bantuan. Menanggapi situasi darurat, Gubernur NTB bersama Sekretaris Daerah menginstruksikan Dinas PUPR untuk mengimplementasikan skema BTT sebagai sumber dana tambahan, sekaligus menugaskan TRC untuk melakukan perbaikan secara simultan di titik‑titik kritis.
Skema BTT, yang sebelumnya dipergunakan untuk proyek infrastruktur jangka panjang, kini dialokasikan untuk penanggulangan bencana. Dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp 45 miliar, mencakup biaya material, tenaga kerja, serta logistik pendukung. Menurut Kepala Dinas PUPR NTB, Dr. H. Yusuf Ahmad, penggunaan dana BTT bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan percepatan proses perbaikan tanpa menunggu alokasi anggaran tahunan.
Tim Reaksi Cepat dibentuk dengan menggabungkan unsur teknis dari Dinas PUPR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta kontraktor lokal yang telah terverifikasi. Struktur tim meliputi:
- Koordinator Lapangan – mengawasi pelaksanaan di setiap lokasi.
- Spesialis Geoteknik – menilai stabilitas tanah setelah banjir.
- Tim Pengawas Kualitas – memastikan material yang digunakan memenuhi standar SNI.
- Logistik & Pengadaan – mengelola distribusi bahan dan peralatan.
Proses perbaikan dimulai dengan survei lapangan yang dilakukan dalam waktu 24 jam setelah banjir. Tim mengidentifikasi titik-titik prioritas, seperti jalan lintas provinsi, jalur evakuasi, dan akses ke posko bantuan. Hasil survei kemudian dituangkan dalam peta digital yang diintegrasikan ke sistem manajemen proyek berbasis GIS, sehingga memudahkan koordinasi antar‑instansi.
Selanjutnya, langkah-langkah teknis yang diterapkan meliputi:
- Pembersihan puing dan sedimentasi yang mengendap di dasar jalan.
- Penguatan pondasi dengan material stabilizer, seperti geo‑textile dan agregat berpresisi.
- Pemasangan lapisan aspal baru sesuai dengan ketebalan standar 5‑7 cm.
- Penanaman vegetasi penahan erosi di pinggir jalan untuk mencegah kerusakan berulang.
Selama tiga minggu pertama, tim berhasil menyelesaikan perbaikan pada 12,5 kilometer jalan utama, termasuk Jalan Raya Mataram‑Bima dan akses ke Pelabuhan Tanjung Labu. Data resmi menunjukkan penurunan 85% pada tingkat kemacetan dan peningkatan 70% dalam kecepatan distribusi bantuan logistik.
Selain aspek teknis, pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Program “Gotong Royong Rehabilitasi” diluncurkan untuk melibatkan warga setempat dalam proses pembersihan dan pemeliharaan jalan pasca‑perbaikan. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga infrastruktur dari ancaman bencana alam.
Dalam rapat koordinasi terakhir, Gubernur NTB menegaskan bahwa alokasi dana BTT bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala. Jika hasil evaluasi menunjukkan efektivitas yang signifikan, maka mekanisme serupa dapat dijadikan standar operasional prosedur (SOP) untuk penanggulangan bencana di masa mendatang. Ia juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain yang menghadapi tantangan serupa.
Secara keseluruhan, sinergi antara dana BTT dan Tim Reaksi Cepat terbukti menjadi solusi pragmatis dalam mengatasi kerusakan jalan pascabanjir di NTB. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah, dukungan teknis dari Dinas PUPR, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan infrastruktur yang kembali berfungsi optimal, harapan akan percepatan pemulihan ekonomi regional, khususnya sektor pariwisata dan pertanian, semakin realistis.
Ke depan, Dinas PUPR berencana memperluas penggunaan dana BTT untuk proyek perbaikan jembatan serta saluran drainase, memastikan jaringan transportasi provinsi tetap tangguh menghadapi intensitas curah hujan yang diprediksi meningkat akibat perubahan iklim.
