123Berita – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan menekankan pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) mengoptimalkan Program Prioritas Nasional (PPN) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Acara yang dilaksanakan di Hotel Grand Sumbawa, Kota Manado, dihadiri oleh Gubernur Sulut, para bupati, walikota, serta perwakilan lembaga legislatif dan masyarakat sipil.
Dalam sambutannya, Menteri Karnavian menegaskan bahwa pemanfaatan program unggulan yang berasal dari kebijakan pusat tidak sekadar memberikan manfaat langsung bagi warga, melainkan juga menjadi sarana kreatif bagi Pemda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Program Prioritas Nasional adalah instrumen strategis yang dapat menambah basis fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer dana umum, dan sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan,” ujar beliau.
Menteri mencontohkan beberapa program yang telah terbukti meningkatkan PAD di provinsi lain, antara lain pembangunan infrastruktur transportasi, pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, dan pendirian zona ekonomi khusus. Ia mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulut untuk menyesuaikan rencana pembangunan mereka dengan PPN yang relevan, sekaligus memastikan bahwa alokasi anggaran bersifat transparan dan akuntabel.
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, menyambut baik arahan Menteri. Ia menuturkan bahwa pemerintah provinsi telah menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang sejalan dengan PPN, khususnya dalam bidang infrastruktur energi terbarukan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan ekonomi kreatif. “Kami siap menindaklanjuti arahan Kemendagri dengan menyiapkan data daerah yang akurat, melakukan koordinasi lintas sektor, dan menyusun program kerja yang konkret,” kata Dondokambey.
Berbagai tokoh daerah menambahkan bahwa tantangan utama adalah kemampuan teknis dalam mengidentifikasi program yang paling relevan serta mengintegrasikannya ke dalam rencana anggaran daerah (APBD). Untuk itu, Musrenbang tahun ini dirancang dengan format partisipatif, melibatkan stakeholder dari sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat. “Kita harus menjadikan Musrenbang bukan sekadar forum formal, melainkan ruang inovasi di mana ide-ide kreatif dapat diuji kelayakannya,” ujar Dr. Hendra Sihombing, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut.
Berikut beberapa poin kunci yang disorot dalam Musrenbang Sulut kali ini:
- Penyesuaian Prioritas Nasional dengan Potensi Daerah: Analisis potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan jaringan infrastruktur untuk menentukan program yang paling menguntungkan.
- Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Pelatihan teknis bagi pejabat daerah dalam perencanaan, pelaporan, dan monitoring penggunaan dana PPN.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Penerapan sistem e-budgeting dan publikasi real-time penggunaan anggaran.
- Kolaborasi Multi‑Stakeholder: Forum dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan program yang diusulkan sesuai kebutuhan lapangan.
Selain itu, Musrenbang menyoroti pentingnya diversifikasi sumber PAD melalui pengembangan ekonomi biru, pemanfaatan energi terbarukan, dan pendirian kawasan industri berbasis teknologi tinggi. Pemerintah Provinsi Sulut menargetkan pertumbuhan PAD sebesar 9,5 persen pada tahun anggaran 2026, dengan kontribusi utama berasal dari sektor pariwisata bahari dan logistik maritim.
Dalam sesi tanya‑jawab, beberapa kepala daerah menanyakan tentang mekanisme pencairan dana PPN dan kriteria evaluasi proyek. Menteri Karnavian menegaskan bahwa proses pencairan akan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disetujui, serta penilaian kinerja berbasis indikator hasil (output) dan outcome (dampak). Ia menambahkan bahwa pemantauan akan dilakukan secara berkala melalui sistem informasi manajemen yang terintegrasi antara Kemendagri dan Bappeda masing‑masing daerah.
Penguatan sinergi antara pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan pelabuhan baru di Bitung, jaringan listrik tenaga surya di wilayah pegunungan, serta revitalisasi kawasan wisata Tondano. Semua program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara 2024 menutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti setiap usulan yang telah disepakati. Gubernur Dondokambey menegaskan bahwa hasil Musrenbang akan menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD 2027, serta dijadikan dasar evaluasi kinerja daerah pada tahun-tahun berikutnya. Dengan dukungan penuh dari Kemendagri, diharapkan Sulawesi Utara dapat menjadi contoh sukses dalam mengintegrasikan Program Prioritas Nasional ke dalam strategi pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan otonomi fiskal dan kualitas layanan publik.
Dengan semangat kolaboratif dan fokus pada hasil, Musrenbang ini menjadi momentum penting bagi Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat pendapatan daerah, dan menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
