123Berita – 09 April 2026 | Menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak Desember 2023, Bahlil Lahadalia alias Purbaya kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan adanya potensi miskomunikasi dalam proses pengadaan motor listrik untuk program Motor Berbasis Gas (MBG) 2025. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, tahapan administratif, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek strategis pemerintah yang diharapkan menjadi tonggak peralihan energi transportasi nasional.
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Senin (8 April 2026), Purbaya menegaskan bahwa sebagian besar pengadaan motor listrik MBG yang telah lolos seleksi kemungkinan besar telah diajukan sebelum ia resmi mengemban jabatan menteri. Ia menambahkan, proses tersebut melibatkan dokumen penawaran, evaluasi teknis, serta verifikasi harga yang sebagian besar selesai pada kuartal terakhir tahun 2023.
“Kami menemukan bahwa ada perbedaan pemahaman antara tim teknis yang menangani tender dan unit administratif yang mengelola anggaran. Hal ini mengakibatkan adanya dokumen yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelaporan,” ujar Purbaya. Ia menekankan bahwa tidak ada indikasi adanya manipulasi atau penyalahgunaan dana, namun memang terjadi ketidaksesuaian prosedural yang perlu diperbaiki.
Pengadaan motor listrik MBG 2025 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil dengan alternatif ramah lingkungan. Program ini menargetkan produksi sekitar 50.000 unit motor listrik per tahun, dengan fokus pada distribusi di kota-kota besar serta wilayah dengan tingkat polusi udara tinggi. Pemerintah memperkirakan bahwa inisiatif ini dapat mengurangi emisi CO2 sebesar 1,2 juta ton per tahun.
Namun, sejumlah pihak mengkritik lambatnya proses finalisasi kontrak dengan produsen motor listrik domestik maupun internasional. Menurut analis industri otomotif, keterlambatan ini dapat menurunkan kepercayaan investor serta menambah biaya operasional karena harus menunggu lebih lama untuk mengimplementasikan infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian baterai.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Purbaya mengumumkan langkah-langkah korektif yang akan ditempuh. Pertama, dibentuk tim lintas sektor yang terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPHM). Tim ini bertugas melakukan audit menyeluruh atas semua dokumen pengadaan yang telah diproses sejak 2022.
- Audit akan mencakup verifikasi kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa (PP 80/2019).
- Identifikasi potensi duplikasi data atau proses yang tumpang tindih.
- Penyusunan rekomendasi perbaikan prosedur dan sistem manajemen dokumen.
Kedua, kementerian berkomitmen meningkatkan transparansi melalui publikasi rutin laporan status pengadaan di portal resmi pemerintah. Purbaya menambahkan, setiap tahapan penting, mulai dari pra-kualifikasi, evaluasi teknis, hingga penetapan pemenang tender, akan disertai penjelasan detail yang dapat diakses oleh publik dan media.
Ketiga, pemerintah akan mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan produsen yang telah lolos seleksi. Purbaya menekankan bahwa prioritas utama adalah memastikan ketersediaan motor listrik yang memenuhi standar keamanan, efisiensi energi, dan harga kompetitif. “Kami tidak akan menunda lagi demi kepentingan publik yang membutuhkan kendaraan bersih,” tegasnya.
Reaksi dari industri otomotif domestik beragam. Beberapa produsen mengapresiasi niat pemerintah untuk memperbaiki proses, namun menekankan bahwa kepastian regulasi sangat penting untuk merencanakan kapasitas produksi. Sementara itu, organisasi konsumen menuntut agar proses pengadaan tidak hanya cepat, tetapi juga mengedepankan kualitas dan layanan purna jual yang memadai.
Di sisi lain, analis kebijakan energi menilai bahwa penyelesaian masalah miskomunikasi ini dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek strategis lainnya, seperti pembangunan jaringan listrik nasional dan pengembangan energi terbarukan. Mereka berpendapat, integrasi lintas kementerian harus dilengkapi dengan mekanisme koordinasi yang jelas, serta sistem informasi terpadu yang dapat meminimalkan risiko kesalahan administratif.
Secara keseluruhan, pernyataan Purbaya menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama pada proyek-proyek yang berpotensi mengubah paradigma mobilitas nasional. Dengan langkah-langkah korektif yang telah direncanakan, diharapkan proses pengadaan motor listrik MBG 2025 dapat kembali berada pada jalur yang tepat, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
