123Berita – 07 April 2026 | Jakarta, 7 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan resmi terkait beredarnya berita viral tentang pengadaan ribuan motor listrik yang diklaim akan digunakan untuk mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Purbaya menegaskan bahwa alokasi dana dalam program Badan Gizi Nasional (BGN) harus difokuskan pada kebutuhan pokok, terutama belanja makanan, bukan pada pembelian kendaraan bermotor.
Pengumuman tersebut muncul setelah sejumlah media sosial menampilkan gambar dan dokumen yang diduga menunjukkan rencana pengadaan motor listrik dalam jumlah besar untuk keperluan operasional SPPG di seluruh Indonesia. Isu ini memicu keprihatinan publik, mengingat BGN merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan status gizi anak balita dan ibu hamil melalui penyediaan makanan bergizi di tingkat desa.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tidak termasuk dalam prioritas anggaran BGN. “Anggaran BGN dirancang khusus untuk menutupi kebutuhan makanan, suplemen, dan logistik terkait distribusi pangan bergizi. Mengalokasikan dana tersebut untuk pembelian motor listrik tidak sejalan dengan tujuan utama program,” ujar Menteri dengan tegas.
Purbaya menambahkan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan selalu mengacu pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. “Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terutama ketika melibatkan dana publik dalam skala besar,” tegasnya.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Purbaya dalam penjelasannya:
- Anggaran BGN tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 15 triliun, dengan fokus utama pada pembelian bahan makanan, suplemen, dan biaya operasional lapangan.
- Pengadaan kendaraan bermotor, termasuk motor listrik, berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan atau Kementerian BUMN yang mengelola aset pemerintah, bukan Kementerian Keuangan.
- Jika ada kebutuhan transportasi untuk SPPG, hal tersebut biasanya diakomodasi melalui penyediaan sepeda motor berbahan bakar bensin standar yang lebih ekonomis dan mudah dipelihara.
- Pengadaan motor listrik yang beredar di media sosial belum melalui proses lelang terbuka atau seleksi vendor resmi, sehingga keberadaannya masih diragukan keabsahannya.
Reaksi dari kalangan pengamat kebijakan publik pun beragam. Sebagian mengapresiasi sikap cepat Menteri Keuangan dalam menepis rumor yang dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas program BGN. Sementara itu, pihak lain menilai perlunya peningkatan transparansi dalam seluruh rantai pasok program, termasuk mekanisme logistik yang mendukung distribusi makanan ke daerah terpencil.
Dalam konteks teknologi ramah lingkungan, motor listrik memang menjadi alternatif yang menarik bagi pemerintah. Namun, Purbaya menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan gizi. “Kita tidak menutup kemungkinan penggunaan kendaraan listrik di masa depan, namun itu harus melalui perencanaan anggaran yang terpisah dan tidak mengorbankan dana pangan,” ujarnya.
Sejumlah pihak di dalam kementerian juga mengonfirmasi bahwa tidak ada rencana resmi untuk pengadaan motor listrik dalam skala besar untuk SPPG. Mereka menegaskan bahwa semua rencana pengadaan barang dan jasa selalu melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk analisis kebutuhan, kajian biaya-manfaat, dan evaluasi risiko.
Kasus viral ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana informasi yang tidak terverifikasi dapat menyebar luas dan memicu spekulasi publik. Menteri Keuangan mengimbau kepada media dan masyarakat untuk selalu merujuk pada sumber resmi sebelum menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan kebingungan.
Dengan menegaskan kembali fokus anggaran BGN pada pemenuhan kebutuhan makanan, Purbaya Yudhi Sadewa berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program gizi nasional dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak maksimal bagi kesehatan generasi mendatang.
Pengawasan lebih lanjut terhadap penggunaan dana BGN akan terus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta auditor internal Kementerian Keuangan, guna menjamin akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang.
Secara keseluruhan, klarifikasi resmi ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran publik, menegaskan kembali prioritas kebijakan fiskal, dan menegakkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
