123Berita – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya inovasi fiskal bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam sebuah pertemuan internal Kementerian Dalam Negeri, Tito menyoroti tantangan ekonomi nasional yang menuntut setiap wilayah untuk lebih mandiri secara finansial, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Berbagai strategi yang dapat diterapkan meliputi optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengembangan aset milik daerah. Tito mencontohkan beberapa daerah yang berhasil meningkatkan PAD dengan memanfaatkan sektor pariwisata, pertanian organik, dan industri kreatif. “Kita harus melihat keunikan tiap wilayah, apakah itu potensi alam, budaya, atau sumber daya manusia, lalu mengonversinya menjadi sumber pendapatan yang sah,” jelasnya.
Selanjutnya, Menteri dalam Negeri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola keuangan. Ia mengajak kepala daerah untuk mengikuti pelatihan intensif yang diselenggarakan Kementerian, mencakup teknik audit, pengelolaan aset, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak. “Digitalisasi layanan perpajakan tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” kata Tito.
Dalam rangka mendorong inovasi, pemerintah pusat berencana meluncurkan program insentif bagi Pemda yang berhasil meningkatkan PAD secara signifikan dalam periode tiga tahun. Insentif tersebut dapat berupa alokasi tambahan dari kas daerah, prioritas dalam proyek infrastruktur nasional, atau penghargaan khusus di tingkat kementerian.
Selain itu, Tito menyinggung perlunya koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi penggunaan PAD. Ia menekankan bahwa data keuangan harus terbuka bagi publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi korupsi.
Pemda di seluruh Indonesia diharapkan dapat mengadopsi model “pendapatan berkelanjutan” dengan menyeimbangkan antara pajak tradisional dan sumber pendapatan non-pajak. Contohnya, pemanfaatan lahan kosong untuk pembangunan pusat perbelanjaan atau kawasan industri, serta pengembangan layanan digital yang dapat menghasilkan pendapatan melalui lisensi atau fee.
Para pakar ekonomi daerah menilai langkah Tito sebagai upaya yang tepat mengingat tekanan fiskal yang semakin berat. Dr. Budi Santoso, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menyatakan, “Kreativitas dalam pengelolaan PAD bukan sekadar mencari cara baru untuk memungut pajak, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Inisiatif ini harus didukung dengan regulasi yang mempermudah investasi dan meminimalkan birokrasi.”
Namun, tidak semua pihak menyambut penuh. Beberapa pejabat daerah mengkhawatirkan beban administrasi tambahan serta kebutuhan investasi awal untuk mengimplementasikan sistem digital. Untuk mengatasi hal ini, Tito mengusulkan pembentukan tim pendampingan teknis yang akan membantu daerah dalam proses transisi, termasuk penyediaan perangkat lunak gratis atau bersubsidi.
Secara keseluruhan, arahan Mendagri menandai perubahan paradigma dalam kebijakan fiskal daerah. Alih-alih bergantung pada transfer pusat, pemerintah daerah didorong untuk menjadi lebih mandiri, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Jika berhasil, strategi ini tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan.
Dengan menekankan pentingnya kreativitas, transparansi, dan kolaborasi lintas kementerian, Tito berharap setiap pemda dapat menemukan model pendapatan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi tolok ukur efektivitas desentralisasi fiskal di Indonesia, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
