123Berita – 08 April 2026 | Di tengah maraknya produk yang mengklaim halal, konsumen Indonesia kian menuntut kejelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan label halal dan syariah. Padahal, kedua sertifikasi tersebut memiliki landasan, prosedur, dan implikasi yang berbeda secara mendasar. Kebingungan ini tidak hanya memengaruhi pilihan pembelian, melainkan juga strategi pemasaran produsen, terutama dalam sektor produk kesehatan dan model bisnis yang berorientasi pada kepatuhan agama.
Sertifikasi halal secara resmi diakui oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Prosesnya melibatkan audit produksi, bahan baku, hingga rantai distribusi untuk memastikan tidak ada unsur haram seperti babi, alkohol, atau bahan turun-temurun yang terkontaminasi. Lembaga ini mengeluarkan sertifikat halal yang menjadi syarat bagi produk yang ingin dipasarkan di pasar domestik maupun ekspor, terutama ke negara mayoritas Muslim.
Sementara itu, sertifikasi syariah menembus dimensi yang lebih luas. Di luar sekadar bahan dan proses, ia menilai kesesuaian produk atau layanan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan investasi pada sektor haram. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dewan Syariah Nasional (DSN) sering terlibat dalam penilaian, terutama untuk produk keuangan, asuransi, dan layanan kesehatan yang memerlukan kepatuhan pada etika syariah secara keseluruhan.
Perbedaan utama terletak pada ruang lingkupnya. Sertifikasi halal berfokus pada aspek fisik produk – apa yang terkandung di dalamnya dan bagaimana proses produksi. Sertifikasi syariah, di sisi lain, menilai aspek non-fisik, seperti model bisnis, kontrak, serta dampak sosial ekonomi. Sebagai contoh, sebuah suplemen vitamin dapat memiliki label halal karena bahan bakunya tidak mengandung unsur haram, namun bila dipasarkan dengan skema bagi hasil yang mengandung riba, maka tidak dapat memperoleh sertifikasi syariah.
Proses pengajuan juga berbeda. Untuk halal, produsen harus mengisi formulir, menyediakan sampel untuk analisis laboratorium, dan membayar biaya administratif. Audit biasanya dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk BPJPH. Sedangkan sertifikasi syariah memerlukan review dokumen kontrak, analisis model keuangan, serta konsultasi dengan ulama atau dewan syariah. Proses ini lebih panjang dan melibatkan diskusi tentang prinsip-prinsip etika yang bersifat interpretatif.
Dari segi implikasi pasar, produk bersertifikat halal biasanya lebih mudah diterima di rak-rak supermarket, restoran, dan toko online. Konsumen yang mengutamakan kepatuhan diet cenderung memilih produk ini. Namun, bagi segmen pasar yang lebih sensitif terhadap aspek keuangan dan etika bisnis, sertifikasi syariah menjadi nilai jual tambahan. Bank syariah, misalnya, hanya beroperasi dengan produk yang telah mendapatkan persetujuan syariah, memastikan semua transaksi bebas riba dan spekulasi.
Dalam konteks produk kesehatan, perbedaan ini menjadi krusial. Sebuah obat atau suplemen yang hanya memiliki sertifikat halal belum tentu memenuhi standar syariah jika diproduksi menggunakan metode fermentasi yang melibatkan bahan haram atau jika distribusinya melibatkan margin keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, produsen yang menargetkan komunitas Muslim yang lebih konservatif biasanya berusaha memperoleh kedua sertifikasi sekaligus.
Kesimpulannya, meskipun istilah halal dan syariah sering dipakai secara bergantian, keduanya memiliki fokus dan mekanisme evaluasi yang berbeda. Pemahaman yang tepat tidak hanya membantu konsumen membuat keputusan yang lebih informasional, tetapi juga memandu produsen dalam merancang produk dan model bisnis yang sesuai dengan harapan pasar Muslim Indonesia yang beragam. Dengan menegakkan standar masing-masing, industri dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas pangsa pasar, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
