123Berita – 10 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, hadir dalam taklimat yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (9/4/2026). Acara yang dilaksanakan di Istana Negara tersebut menjadi panggung penting bagi pemerintah untuk menyampaikan rangkaian program strategis yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menanggulangi tantangan inflasi bahan pokok.
Dalam kesempatan itu, Mardiono menegaskan kembali komitmennya untuk melayani rakyat, bangsa, dan negara dengan totalitas. “Saya siap memberikan dukungan penuh pada setiap kebijakan yang dirancang oleh Presiden, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Ini bukan sekadar tugas, melainkan panggilan hati untuk memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses makanan yang cukup, aman, dan terjangkau,” ujarnya dengan tegas.
Taklimat yang dipimpin Prabowo Subianto menyoroti beberapa program kunci, antara lain Percepatan Digitalisasi Pertanian (PDP), Revitalisasi Lahan Produktif (RLP), serta Program Subsidi Pangan Terpadu (PST). Presiden menekankan bahwa inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektoral, dan alokasi anggaran yang tepat menjadi pilar utama dalam mencapai target ketahanan pangan 2028.
Presiden Prabowo membuka taklimat dengan mengingat kembali pencapaian tahun-tahun sebelumnya, termasuk peningkatan produksi beras sebesar 6,5% pada 2024 dan penurunan tingkat kemiskinan pangan dari 18,3% menjadi 13,7% pada 2025. “Kita telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi. Namun, tantangan masih panjang, terutama dalam menghadapi perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas global, dan dinamika permintaan konsumen,” tutur Prabowo.
Selanjutnya, Menteri Pertanian, Ida Fauziah, memaparkan rincian program Digitalisasi Pertanian. Inisiatif ini mencakup penyediaan platform data agrikultur berbasis cloud yang terintegrasi dengan sensor tanah, cuaca, dan satelit. Tujuannya adalah memberi petani akses real‑time ke informasi yang dapat meningkatkan efisiensi penanaman, pemupukan, dan panen.
“Dengan mengoptimalkan data, kami berharap dapat meningkatkan produktivitas lahan sebesar 15% dalam lima tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan Asia,” jelas Ida Fauziah.
Taklimat juga menyinggung revitalisasi lahan produktif yang telah lama terabaikan. Pemerintah menargetkan rehabilitasi 1,2 juta hektar lahan marginal melalui skema kemitraan publik‑swasta (KPS) dan pemberian insentif pajak bagi investor yang berinvestasi pada teknologi pertanian ramah lingkungan. Program tersebut diharapkan dapat menambah pasokan komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai.
Program Subsidi Pangan Terpadu menjadi sorotan khusus karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pemerintah berencana mengalihkan subsidi dari bahan bakar fosil ke subsidi pangan yang lebih terfokus, dengan memperkenalkan kartu pangan elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi seluler. Sistem ini dirancang untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan transparansi.</n
Mardiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Ketahanan Pangan, menambahkan pentingnya koordinasi antar‑lembaga. “Ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian. Kami harus melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik dan distribusi. Kolaborasi ini akan memastikan rantai pasok berjalan lancar dari ladang hingga meja makan,” ujarnya.
Selain itu, Mardiono menyoroti upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor beras. Pada 2025, Indonesia berhasil menurunkan impor beras sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya berkat program peningkatan produktivitas petani dan diversifikasi varietas padi tahan hama. “Kami tidak akan berhenti sampai di situ. Tujuan akhir kami adalah mandiri secara total, sehingga fluktuasi harga internasional tidak lagi mengganggu stabilitas domestik,” tambahnya.
Para ahli ekonomi yang hadir memberikan pandangan optimis, namun mengingatkan bahwa realisasi target membutuhkan konsistensi kebijakan dan pengawasan yang ketat. Dr. Rudi Hartono, ekonom senior Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan (LPEK), mencatat bahwa investasi pada infrastruktur irigasi dan penyimpanan hasil pertanian harus dipercepat untuk menghindari kerugian pasca panen.
Taklimat berakhir dengan sesi tanya jawab, dimana Mardiono menanggapi pertanyaan tentang mekanisme pelaporan hasil program kepada publik. Ia menegaskan bahwa semua data akan dipublikasikan secara terbuka melalui portal resmi Kementerian Pertanian, sehingga masyarakat dapat memantau progres dan memberikan masukan.
Secara keseluruhan, taklimat tersebut menegaskan komitmen kuat pemerintah Presiden Prabowo dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan melalui sinergi kebijakan, teknologi, dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, berjanji akan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan visi tersebut, demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
