123Berita – 04 April 2026 | Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengungkapkan situasi yang memprihatinkan dalam bidang literasi di Indonesia. Sebanyak tiga perempat anak usia 15 tahun sudah mampu membaca huruf dan kata, namun kemampuan memahami isi bacaan masih berada di ambang krisis. Hanya sekitar setengah dari mereka yang dapat menginterpretasikan teks dengan baik, menandakan adanya kesenjangan antara kemampuan decoding dan pemahaman kritis.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar soal kemampuan membaca, melainkan tentang pemahaman. “Ini bukan soal bisa baca atau tidak, tapi soal paham atau tidak. Ini darurat pemahaman bacaan,” ujar Lestari dalam pernyataan tertulisnya pada Sabtu, 4 April 2026. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa kemampuan membaca tanpa pemahaman yang memadai dapat menghambat perkembangan kognitif generasi muda.
Rerie, anggota Komisi X DPR RI sekaligus wakil partai NasDem, menambahkan bahwa upaya meningkatkan literasi tidak dapat diletakkan sepenuhnya pada institusi sekolah. “Upaya peningkatan literasi anak bangsa tidak bisa hanya bergantung pada sekolah. Peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam menanamkan kemampuan literasi generasi penerus sangat menentukan,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, serta masyarakat luas dalam menciptakan ekosistem belajar yang mendukung.
Berbagai rekomendasi konkret telah diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini. Di antaranya, orang tua diharapkan tidak sekadar melarang penggunaan gadget, melainkan mendampingi dan memfilter konten yang diakses. Pemerintah juga diminta untuk menghapus pajak buku dan pajak kertas, sehingga harga buku menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas bahan bacaan yang berkualitas.
- Orang tua harus aktif mengawasi dan mendampingi anak saat menggunakan gadget.
- Pemerintah menghapus pajak buku serta pajak kertas untuk menurunkan harga buku.
- Penguatan program membaca di rumah dan komunitas, termasuk penyediaan perpustakaan mini.
- Pelatihan literasi kritis bagi guru dan pendidik agar dapat menanamkan kemampuan analisis pada siswa.
- Pembentukan kampanye nasional literasi yang melibatkan media massa, LSM, dan sektor swasta.
Rerie menekankan bahwa upaya literasi harus menjadi gerakan nasional, bukan beban eksklusif guru di lingkungan sekolah. “Jika generasi muda tidak dibekali kemampuan berpikir kritis sejak dini, maka daya saing bangsa akan terancam,” tegasnya. Ia menyoroti bahwa kedaulatan bangsa di masa depan sangat bergantung pada kemampuan anak-anak dalam menyaring, menafsirkan, dan mengkritisi informasi yang mereka temui.
Para pakar pendidikan juga memberikan pandangan serupa. Mereka menilai bahwa kurikulum harus lebih menitikberatkan pada kompetensi literasi tinggi, termasuk analisis teks, penalaran logis, dan kemampuan menulis argumentatif. Selain itu, penyediaan sumber bacaan yang relevan dan kontekstual dianggap krusial untuk menumbuhkan minat baca yang lebih dalam.
Di lapangan, beberapa daerah telah mempraktekkan program perpustakaan keliling dan klub membaca yang melibatkan orang tua serta relawan masyarakat. Inisiatif ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektoral dapat menghasilkan dampak positif terhadap tingkat pemahaman bacaan anak. Namun, skala nasional masih membutuhkan koordinasi yang lebih terstruktur.
Kesimpulannya, statistik yang menunjukkan 75% anak usia 15 tahun mampu membaca namun hanya setengahnya yang memahami isi bacaan menandakan adanya tantangan besar dalam sistem pendidikan dan sosial Indonesia. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk memperkuat fondasi literasi kritis. Dengan kebijakan yang mendukung, penghapusan beban pajak buku, serta pendampingan yang konsisten, generasi muda Indonesia dapat menjadi pembaca yang tidak hanya fasih, tetapi juga cerdas dalam mengolah informasi.
