123Berita – 07 April 2026 | Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Asosiasi Presisi) kembali menegaskan posisinya setelah muncul pernyataan kontroversial dari Saiful Mujani, wakil ketua Lembaga Survei SMRC. Kritik yang dilontarkan Mujani menimbulkan perdebatan luas di kalangan akademisi, lembaga survei, dan publik. Asosiasi Presisi menilai bahwa ujaran tersebut berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil riset yang selama ini menjadi acuan kebijakan dan opini publik.
Saiful Mujani, yang sekaligus merupakan anggota pengurus Asosiasi Presisi, baru-baru ini menuduh adanya bias dan manipulasi data dalam survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei independen. Tuduhan tersebut tidak hanya menyasar institusi lain, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai integritas metodologi survei secara umum. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Presisi, Dr. Budi Santoso, menegaskan bahwa komentar Mujani tidak berdasar dan dapat menurunkan kredibilitas riset yang telah melalui proses verifikasi ketat.
“Kami menghargai kebebasan berpendapat, namun ketika komentar tersebut disampaikan tanpa data yang mendukung, hal itu dapat menimbulkan keraguan di kalangan publik,” ujar Dr. Budi dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (3/4/2024). “Asosiasi Presisi berkomitmen untuk menjaga standar kualitas riset, mulai dari perancangan kuesioner hingga analisis statistik. Setiap upaya untuk merusak persepsi publik terhadap riset harus ditanggapi dengan serius.”
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan Asosiasi Presisi dalam menanggapi kritik Mujani:
- Transparansi Metodologi: Semua survei yang dilakukan oleh anggota asosiasi wajib mempublikasikan detail metodologi, termasuk teknik sampling, ukuran sampel, dan prosedur penimbangan data.
- Pengawasan Independen: Lembaga survei wajib menjalani audit tahunan oleh pihak ketiga yang berpengalaman dalam statistik.
- Akuntabilitas Publik: Hasil survei disertai dengan catatan keterbatasan (limitations) dan rekomendasi untuk interpretasi yang tepat.
Dr. Budi menambahkan bahwa Asosiasi Presisi secara rutin mengadakan pelatihan bagi peneliti dan analis data guna meningkatkan kompetensi teknis serta etika profesional. “Kami tidak hanya fokus pada kualitas kuantitatif, tetapi juga menekankan integritas moral dalam setiap tahap riset,” jelasnya.
Sementara itu, Saiful Mujani belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait pernyataannya yang memicu kontroversi. Namun, melalui juru bicaranya, Mujani menyatakan bahwa komentarnya merupakan upaya untuk mendorong perbaikan kualitas riset secara keseluruhan, bukan untuk menjelekkan institusi tertentu. “Kami tetap terbuka untuk dialog konstruktif, asalkan ada data yang kuat sebagai dasar argumentasi,” ujar juru bicara tersebut.
Para pakar riset publik menilai bahwa perselisihan ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam dunia survei di Indonesia, khususnya terkait independensi, pendanaan, dan potensi pengaruh politik. Prof. Rina Wijaya, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, menilai bahwa perdebatan semacam ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) bagi semua lembaga survei.
“Kita perlu membangun mekanisme yang menjamin bahwa hasil survei tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Transparansi, audit independen, dan publikasi data mentah merupakan langkah krusial,” ujar Prof. Rina. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga perlu berperan aktif dalam mengawasi proses survei, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti pemilu, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia telah menyaksikan lonjakan penggunaan survei online sebagai respons terhadap pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Perubahan ini menuntut adaptasi metodologis yang signifikan, termasuk penyesuaian teknik sampling dan kontrol bias digital. Asosiasi Presisi menegaskan bahwa semua anggota telah menerapkan protokol ketat untuk memastikan representativitas data meski mengandalkan platform digital.
Sejumlah organisasi internasional, termasuk World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP), juga memberikan dukungan teknis kepada lembaga survei Indonesia untuk meningkatkan kapasitas teknis dan integritas data. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga dalam konteks perbandingan internasional.
Menutup konferensi pers, Dr. Budi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kredibilitas riset. “Kita semua memiliki tanggung jawab bersama: peneliti, lembaga survei, media, dan pembuat kebijakan. Hanya dengan kerja sama yang solid, kepercayaan publik dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” pungkasnya.
Dengan demikian, perdebatan antara Saiful Mujani dan Asosiasi Presisi tidak hanya menjadi sorotan semata, melainkan menjadi cermin kebutuhan mendesak akan standar yang lebih tinggi dalam riset persepsi publik di Indonesia. Upaya bersama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas metodologis diharapkan dapat meneguhkan posisi riset sebagai pilar penting dalam pengambilan keputusan publik.
