123Berita – 06 April 2026 | Pengguna platform distribusi game digital Steam di Indonesia kini dihadapkan pada perdebatan seputar sistem rating yang diterapkan pada judul-judul permainan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Digitalisasi (Komdigi) menegaskan bahwa rating yang muncul di Steam bukanlah klasifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pernyataan ini memicu kegelisahan publik, terutama di kalangan gamer dan orang tua yang mengandalkan label usia untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai.
Sistem rating resmi di Indonesia adalah Indonesia Game Rating System (IGRS), yang dikelola oleh Lembaga Sensor Film (LSF) bekerja sama dengan Kominfo. IGRS dirancang untuk memberikan pedoman usia yang jelas berdasarkan evaluasi konten, mirip dengan sistem rating film. Namun, menurut Komdigi, data rating yang ditampilkan di Steam tidak melalui proses verifikasi oleh IGRS, melainkan merupakan penilaian internal platform yang bersifat sukarela dan tidak terikat pada standar nasional.
“Rating di Steam tidak memiliki dasar legal di Indonesia. Kami menegaskan bahwa pengguna tetap harus merujuk pada label resmi IGRS bila tersedia,” ujar juru bicara Komdigi dalam konferensi pers yang diadakan pada awal pekan ini. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab platform internasional dalam menyesuaikan diri dengan regulasi lokal.
Reaksi publik beragam. Sebagian gamer menganggap bahwa rating Steam cukup membantu sebagai acuan cepat, sementara kelompok orang tua dan aktivis perlindungan anak menilai bahwa ketidakjelasan tersebut dapat membuka celah bagi anak-anak mengakses konten berbahaya. Media sosial dipenuhi dengan komentar yang menuntut transparansi lebih lanjut, bahkan ada yang menyoroti kasus di mana game dengan rating “Mature” (M) di Steam masih dapat diunduh oleh pengguna di bawah umur karena tidak ada verifikasi usia yang ketat.
Beberapa pakar industri game menambahkan bahwa perbedaan standar rating antara negara dapat menimbulkan kebingungan. “Di satu sisi, Steam mengadopsi sistem rating internasional seperti ESRB atau PEGI, yang tidak selalu selaras dengan nilai budaya dan regulasi Indonesia,” kata Dr. Budi Santoso, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. “Jika tidak ada mekanisme sinkronisasi, pengguna dapat terjebak dalam dilema memilih antara kepatuhan pada regulasi lokal atau kenyamanan platform global.”
Di sisi lain, Kominfo menegaskan komitmennya untuk memperkuat IGRS dan menambah cakupan game yang di‑review. Pemerintah berencana mengoptimalkan kerja sama dengan developer lokal serta memperluas akses bagi developer internasional yang ingin memasarkan game mereka di pasar Indonesia. Salah satu langkah yang diusulkan adalah integrasi API IGRS ke dalam platform distribusi digital, sehingga rating resmi dapat secara otomatis terhubung dengan deskripsi produk.
Namun, implementasi teknis tidak serta‑merta menyelesaikan semua permasalahan. Tantangan utama terletak pada kepatuhan developer asing yang mungkin enggan menyesuaikan diri dengan prosedur tambahan. Selain itu, pengguna Steam di Indonesia harus melalui proses verifikasi usia yang dapat mengganggu pengalaman belanja mereka, yang menjadi pertimbangan bagi platform dalam menyeimbangkan antara regulasi dan user experience.
Berbagai organisasi non‑pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak juga memberikan masukan. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menuntut adanya filter konten yang lebih ketat dan edukasi bagi orang tua mengenai cara memanfaatkan fitur kontrol parental pada Steam. “Pendidikan digital harus menjadi prioritas. Orang tua perlu memahami cara kerja rating dan memanfaatkan kontrol yang tersedia,” ujar Rina Wulandari, koordinator LPAI.
Dalam beberapa minggu ke depan, para pemangku kepentingan diharapkan dapat mengadakan dialog terbuka. Pemerintah berencana menyelenggarakan forum konsultasi dengan perwakilan Steam, developer game, serta organisasi masyarakat sipil untuk mencari solusi bersama. Harapannya, standar rating dapat diharmonisasikan sehingga pengguna di Indonesia dapat menikmati game dengan rasa aman dan sesuai regulasi.
Kesimpulannya, meskipun rating di Steam memberikan panduan awal bagi konsumen, keberadaannya tidak dapat digantikan oleh sistem rating resmi Indonesia. Komdigi menegaskan pentingnya verifikasi IGRS, sementara masyarakat menuntut transparansi dan perlindungan lebih kuat. Kolaborasi antara pemerintah, platform distribusi, dan komunitas game menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang aman, responsif, dan tetap mendukung pertumbuhan industri game digital di tanah air.
