123Berita – 07 April 2026 | Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengemukakan usulan penting terkait penyaluran subsidi LPG 3 kilogram kepada masyarakat. Dalam sebuah pernyataan resmi, Said menilai bahwa mekanisme distribusi saat ini masih mengalami kebocoran dan tidak sepenuhnya tepat sasaran, sehingga perlu dioptimalkan dengan mengadopsi teknologi biometrik, seperti sidik jari dan retina mata.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh Ketua Banggar DPR:
- Identifikasi penerima melalui sidik jari – Setiap calon penerima subsidi diwajibkan mendaftarkan sidik jari pada sistem terpusat yang terhubung dengan basis data kependudukan. Proses verifikasi akan dilakukan secara real‑time ketika konsumen mengajukan permohonan atau saat pengambilan LPG di agen resmi.
- Pemeriksaan retina mata sebagai lapisan keamanan tambahan – Mengingat potensi duplikasi data sidik jari, teknologi retina mata akan menjadi verifikasi ganda yang memperkuat keabsahan identitas penerima.
- Integrasi dengan sistem e‑KTP dan Kartu Keluarga – Data biometrik akan sinkron dengan identitas resmi pemerintah, memudahkan koordinasi antar‑instansi terkait, seperti Kementerian Energi dan Mineral serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan kualitas LPG.
- Pemantauan berbasis platform digital – Semua transaksi pembelian LPG 3 kg akan tercatat dalam platform digital yang dapat diakses oleh lembaga pengawas, sehingga memudahkan audit dan pelaporan secara transparan.
Usulan ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap sistem subsidi LPG yang dianggap tidak selalu mengena pada rumah tangga miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi LPG 3 kg masih dinikmati oleh rumah tangga menengah ke atas, sementara keluarga berpendapatan rendah masih kesulitan memperoleh tabung LPG dengan harga terjangkau.
Dalam konteks ekonomi nasional, LPG 3 kg merupakan salah satu komoditas penting untuk kebutuhan memasak rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan dan daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan gas kota. Oleh karena itu, keberhasilan penyaluran yang tepat sasaran tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga pada stabilitas harga energi domestik.
Said Abdullah menegaskan bahwa implementasi teknologi biometrik tidak akan mengurangi hak warga untuk mendapatkan subsidi, melainkan justru memperkuat keadilan distribusi. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk pelatihan petugas lapangan, serta alokasi anggaran khusus untuk pembelian perangkat pemindai sidik jari dan retina.
Berbagai pihak terkait, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan sektor swasta, diharapkan dapat berkolaborasi dalam merealisasikan usulan tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya telah mengekspresikan keterbukaan untuk menguji coba sistem biometrik di beberapa provinsi percontohan, dengan harapan dapat mempercepat skala nasional apabila hasilnya positif.
Penggunaan teknologi biometrik dalam sektor publik bukan hal baru di Indonesia. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan e‑KTP telah menunjukkan manfaat signifikan dalam mengurangi kebocoran dana sosial. Oleh karena itu, penerapan sidik jari dan retina mata pada subsidi LPG dipandang sebagai langkah logis berikutnya dalam rangka modernisasi tata kelola publik.
Namun, terdapat tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain perlindungan data pribadi, biaya investasi awal, serta kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil. Said Abdullah mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama‑sama merumuskan regulasi yang melindungi privasi warga sekaligus memastikan kelancaran operasional sistem.
Jika usulan ini disetujui dan diimplementasikan, diharapkan akan tercipta tiga dampak utama: pertama, peningkatan akurasi data penerima subsidi; kedua, penurunan tingkat kebocoran dan penyalahgunaan dana subsidi; ketiga, peningkatan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang energi domestik.
Kesimpulannya, langkah inovatif yang diusulkan oleh Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menandai upaya serius pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi terkini demi menata kembali sistem subsidi LPG 3 kg. Dengan mengintegrasikan sidik jari dan retina mata sebagai mekanisme verifikasi, diharapkan distribusi LPG menjadi lebih adil, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan oleh rumah tangga yang paling membutuhkan.
