Ketika Tabungan Habis, Rakyat Pilih Pinjol Ilegal: Ada Gap Utang Rp1.650 Triliun

Ketika Tabungan Habis, Rakyat Pilih Pinjol Ilegal: Ada Gap Utang Rp1.650 Triliun
Ketika Tabungan Habis, Rakyat Pilih Pinjol Ilegal: Ada Gap Utang Rp1.650 Triliun

123Berita – 07 Agustus 2026 | Kesenjangan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal diperkirakan mencapai Rp1.650 triliun. Hal ini memicu masyarakat berhutang kepada pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) karena tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Pinjol ilegal menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat yang tidak memiliki tabungan atau akses ke lembaga keuangan formal. Namun, pinjol ilegal ini memiliki tingkat bunga yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan utang yang tidak terkendali.

Bacaan Lainnya

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat bahwa kesenjangan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal diperkirakan mencapai Rp1.650 triliun. Hal ini memicu masyarakat berhutang kepada pinjol ilegal karena tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

AFPI juga mencatat bahwa pinjol ilegal memiliki tingkat bunga yang sangat tinggi, yaitu sekitar 30-40% per tahun. Hal ini dapat menyebabkan utang yang tidak terkendali dan dapat memperburuk kondisi keuangan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembiayaan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan menyediakan akses ke lembaga keuangan formal yang lebih terjangkau.

Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki akses keuangan yang lebih baik dan tidak perlu berhutang kepada pinjol ilegal. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pinjol ilegal untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sehat dan melindungi masyarakat dari utang yang tidak terkendali.

Untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan masyarakat, perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan formal, dan masyarakat. Dengan demikian, dapat dibangun sistem keuangan yang lebih adil dan terjangkau bagi semua masyarakat.

Pos terkait