123Berita – 08 April 2026 | Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen PPN) menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan menjadi faktor vital dalam memperkuat ketahanan bangsa. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh pejabat tinggi, akademisi, dan praktisi kebijakan, ia menyoroti peran wanita yang sering menjadi penopang utama saat krisis, namun belum mendapatkan tempat yang setara dalam pengambilan keputusan strategis.
“Kita tidak dapat menutup mata terhadap fakta bahwa perempuan telah menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi bencana alam, pandemi, dan tantangan ekonomi,” ujar Wamen PPN. “Mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan agen perubahan yang mampu mempercepat proses pemulihan dan inovasi. Oleh karena itu, mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan publik adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya tahan nasional.”
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya gender equality dalam tata kelola pemerintahan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, perempuan menyumbang lebih dari 60% tenaga kerja informal sekaligus menjadi pengasuh utama bagi anak-anak dan lansia. Meskipun kontribusinya signifikan, perempuan masih terwakili kurang dari 30% dalam posisi pimpinan di lembaga-lembaga strategis negara.
Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Wamen PPN menambahkan, terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan potensi wanita melalui program pengembangan kepemimpinan. “Kita sudah meluncurkan inisiatif mentoring, pelatihan manajerial, serta skema rotasi jabatan yang khusus menargetkan talenta perempuan,” jelasnya. “Tujuannya tidak hanya meningkatkan representasi gender, tetapi juga memunculkan perspektif baru yang dapat memperkaya strategi bisnis dan kebijakan perusahaan publik.”
Beberapa contoh konkret telah mulai terlihat. Di PT Pertamina, misalnya, seorang perempuan berhasil memimpin proyek revitalisasi kilang yang berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 15% dalam dua tahun. Sementara di PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), perempuan di jajaran eksekutif berperan penting dalam peluncuran layanan digital inklusif yang menjangkau wilayah terpencil, memperkuat konektivitas nasional.
Para pakar menilai bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tidak sekadar soal kuota, melainkan tentang menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman pemikiran. “Kepemimpinan perempuan cenderung lebih kolaboratif, empatik, dan berorientasi pada solusi jangka panjang,” kata Dr. Siti Nurhaliza, pakar kebijakan gender dari Universitas Indonesia. “Hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan ancaman keamanan siber.”
Selain itu, Wamen PPN menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan perempuan. Ia mengusulkan pembentukan forum lintas sektoral yang dapat merumuskan kebijakan berbasis data, mengidentifikasi hambatan struktural, serta memonitor implementasi program gender mainstreaming secara periodik.
Langkah-langkah konkret yang diusulkan meliputi:
- Penetapan target representasi perempuan minimal 40% pada posisi manajerial senior di BUMN dalam lima tahun ke depan.
- Penyediaan dana khusus untuk program pelatihan kepemimpinan perempuan yang berfokus pada kompetensi teknis dan manajerial.
- Pengembangan indikator kinerja (KPI) yang mengukur kontribusi gender dalam proyek-proyek strategis.
- Penguatan jaringan mentor-mentee antara eksekutif senior dan talenta perempuan muda.
Implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas respons krisis, mempercepat pemulihan ekonomi, serta menumbuhkan inovasi yang lebih inklusif. Dalam pandangannya, perempuan tidak hanya menjadi “penopang” di balik layar, melainkan harus menjadi “penggerak utama” dalam agenda strategis nasional.
Dengan menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai prioritas, pemerintah berupaya menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi ketahanan bangsa. Seperti yang diungkapkan oleh Wamen PPN, “Resiliensi nasional bukan sekadar kemampuan bertahan, melainkan kemampuan untuk bangkit kembali dengan lebih baik, dan kepemimpinan perempuan adalah kunci utama dalam proses tersebut.”
