123Berita – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Pemerintah Indonesia tengah berupaya memperluas akses internet ke seluruh pelosok negeri. Namun, upaya tersebut kini terganggu oleh lonjakan harga bahan baku fiber optik yang signifikan. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengungkapkan bahwa kenaikan biaya material inti dan pendukung mengancam laju pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sekaligus menambah beban finansial operator jaringan.
Ketua Umum APJATEL, Jerry Siregar, menyatakan bahwa industri menghadapi “perfect storm” atau badai sempurna. Di satu sisi, ketergantungan tinggi pada pemasok luar, khususnya dari China, menimbulkan risiko pasokan. Di sisi lain, ketegangan geopolitik global memperparah volatilitas harga serta ketersediaan material esensial. “Ketika gejolak terjadi di negara asal pemasok, seluruh lini pembangunan infrastruktur di Indonesia langsung terdampak secara sistemik,” ujar Jerry.
Data APJATEL menunjukkan bahwa sekitar 90 persen bahan baku fiber optik Indonesia masih diimpor. Angka ini menjadi alarm bagi kedaulatan digital negara. Ketergantungan impor yang tinggi menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi pasar internasional, terutama saat terjadi konflik atau kebijakan proteksionis di negara pemasok.
Salah satu komponen yang kini paling terpengaruh adalah corning, material inti yang membentuk serat optik. Permintaan global yang melonjak, baik untuk jaringan internet maupun untuk keperluan militer (alat utama sistem persenjataan), menyebabkan persediaan corning menjadi langka dan harganya melambung.
Selain corning, material pelindung kabel seperti High-Density Polyethylene (HDPE) juga mengalami kenaikan biaya antara 15 hingga 17 persen. Kenaikan ini menambah beban modal (CapEx) operator jaringan, yang harus menyesuaikan rencana pembangunan. “Target 50 km per tahun bisa turun menjadi hanya 10 km karena biaya bahan meningkat,” jelas Jerry.
Situasi ini berdampak langsung pada cakupan jaringan baru. Saat ini, panjang total jaringan fiber optik di Indonesia mencapai sekitar satu juta kilometer, namun hanya 30 persen dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi yang telah terlayani layanan baru. Pemerataan digital yang menjadi agenda utama pemerintah terancam melambat, mengingat biaya konstruksi kabel semakin tinggi.
Berikut ringkasan dampak utama kenaikan harga material fiber optik:
- Ketergantungan impor mencapai 90 persen, meningkatkan kerentanan terhadap gejolak pasar internasional.
- Kenaikan harga corning dan HDPE menambah beban CapEx operator jaringan.
- Cakupan jaringan baru turun menjadi 30 persen, jauh di bawah target pemerataan.
- Target pembangunan tahunan terpaksa dikurangi secara signifikan.
APJATEL menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengurangi dampak tersebut. Beberapa rekomendasi meliputi:
- Pemberian insentif fiskal bagi operator guna meringankan beban modal.
- Relaksasi regulasi yang mempermudah proses penggelaran kabel, terutama di daerah terpencil.
- Dukungan terhadap pengembangan sumber bahan baku dalam negeri, termasuk riset dan produksi corning serta HDPE.
- Kolaborasi dengan institusi riset untuk menciptakan alternatif material yang lebih terjangkau.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menstabilkan biaya pembangunan dan menjaga momentum digitalisasi nasional. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, risiko keterlambatan penyediaan layanan internet dapat memperlebar kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Secara keseluruhan, kenaikan harga material fiber optik menimbulkan tantangan besar bagi upaya percepatan konektivitas Indonesia. Namun, dengan kebijakan yang proaktif dan investasi dalam kedaulatan digital, negara dapat mengurangi ketergantungan impor serta memastikan infrastruktur telekomunikasi tetap berkelanjutan. Pemerintah, industri, dan akademisi perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem yang lebih mandiri, sehingga tujuan pemerataan akses internet dapat tercapai meski di tengah dinamika pasar global yang tidak menentu.
