123Berita – 08 April 2026 | Jakarta, 12 April 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan kebijakan baru yang membatasi penjualan liquefied petroleum gas (LPG) ke sektor industri. Langkah ini diambil untuk menjamin ketersediaan LPG 3 kilogram atau yang lebih dikenal sebagai gas melon bagi konsumen rumah tangga di tengah meningkatnya permintaan energi domestik.
Ketua Direktorat Minyak dan Gas Bumi (DMGB) Kementerian ESDM, Budi Santoso, menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memastikan setiap rumah tangga di Indonesia memiliki akses yang cukup terhadap LPG. “Kami melihat adanya tekanan signifikan pada stok gas melon, terutama di daerah perkotaan. Oleh karena itu, pembatasan distribusi ke sektor industri merupakan langkah preventif untuk menghindari kelangkaan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam rapat koordinasi pada Senin (10/4/2026).
Kebijakan ini mencakup penyesuaian kuota penyaluran LPG kepada pelaku industri, khususnya yang tidak tergolong sebagai sektor kritis seperti petrokimia, semen, dan manufaktur barang konsumsi. Industri yang termasuk dalam kategori kritis tetap akan mendapatkan alokasi khusus sesuai kebutuhan operasional mereka. Namun, untuk industri non‑kritis, kuota akan diturunkan sebesar 30-40 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat menstabilkan stok LPG 3 kilogram di pasaran. Data internal Kementerian ESDM menunjukkan penurunan persediaan gas melon sebesar 12 persen selama tiga bulan terakhir, sementara permintaan rumah tangga naik 18 persen. Faktor utama peningkatan permintaan ini adalah pertumbuhan jumlah rumah tangga yang beralih dari kompor berbahan bakar kayu atau batubara ke kompor gas, seiring upaya pemerintah memperbaiki kualitas udara di kota‑kota besar.
Selain mengatur kuota, Kementerian ESDM juga berencana meningkatkan efisiensi rantai pasok LPG. Upaya tersebut meliputi optimalisasi distribusi melalui terminal-terminal penyimpanan, peningkatan kapasitas tangki penampungan, dan penerapan sistem informasi real‑time untuk memantau stok di tiap wilayah. “Kami akan memperkuat koordinasi dengan perusahaan distribusi LPG, baik milik negara maupun swasta, agar aliran gas melon tetap lancar dan terhindar dari penumpukan di satu titik,” kata Budi Santoso.
Berbagai pihak industri menanggapi kebijakan ini dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Asosiasi Industri Manufaktur Indonesia (AIMI) menyambut baik upaya pemerintah menjaga stabilitas harga LPG rumah tangga, namun menyoroti potensi dampak pada biaya produksi. “Pembatasan pasokan LPG dapat meningkatkan biaya produksi bagi pelaku industri yang masih mengandalkan gas sebagai bahan bakar utama. Kami berharap ada mekanisme kompensasi atau alternatif energi untuk mengurangi beban,” ujar Rudi Hartono, Sekjen AIMI.
Di sisi lain, Konsumen Indonesia merespon positif kebijakan tersebut. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan 67 persen responden merasa lebih yakin akan ketersediaan gas melon di pasar. “Setelah beberapa bulan sebelumnya harus menunggu lama untuk mendapatkan tabung LPG, kini kami lebih tenang karena pemerintah mengutamakan kebutuhan rumah tangga,” kata Siti Nurhaliza, seorang ibu rumah tangga di Surabaya.
Para ahli energi menilai kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menyeimbangkan kebutuhan energi domestik dan industri. Dr. Andi Prasetyo, dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan harus diiringi dengan pengembangan sumber energi alternatif. “Jika Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada LPG, investasi pada energi terbarukan seperti biogas, tenaga surya, dan listrik berbasis baterai harus dipercepat,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan program subsidi silang bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Program ini akan memberikan subsidi tambahan pada tabung LPG 3 kilogram untuk membantu mengurangi beban biaya energi pada golongan yang paling rentan. “Subsidi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi,” tambah Budi Santoso.
Dengan kebijakan pembatasan LPG ke industri, pemerintah berharap dapat menstabilkan harga pasar dan menghindari lonjakan harga yang seringkali terjadi pada musim padat. Data historis menunjukkan bahwa harga LPG di pasar domestik dapat meningkat hingga 20 persen selama periode permintaan tinggi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Secara keseluruhan, kebijakan ini menandai perubahan paradigma dalam manajemen energi nasional, menekankan pentingnya prioritas kebutuhan rumah tangga di atas sektor industri non‑kritis. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau efektivitas kebijakan ini dan siap melakukan penyesuaian bila diperlukan demi kepentingan rakyat luas.
Dengan langkah ini, diharapkan stok LPG 3 kilogram tetap mencukupi, harga tetap stabil, dan industri dapat beroperasi dengan alokasi energi yang lebih efisien. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama adalah menciptakan keseimbangan antara pasokan energi domestik dan kebutuhan produksi industri, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
