123Berita – 05 April 2026 | Jakarta, 5 April 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan langkah tegas terhadap jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo setelah menilai penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan videografer Amsal Sitepu tidak memenuhi standar profesionalitas. Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, bersama timnya dipanggil ke kantor Kejagung untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait proses penyidikan, koordinasi, serta keputusan administratif yang diambil sejak awal penyelidikan.
Kasus yang kini menjadi sorotan publik bermula ketika Amsal Sitepu, seorang videografer lokal, dilaporkan sebagai saksi penting dalam penyelidikan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. Laporan awal mengindikasikan bahwa Sitepu memiliki bukti rekaman video yang dapat mengungkap praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah Karo. Namun, proses penanganan kasus ini menuai kritik keras dari masyarakat dan aktivis anti‑korupsi yang menilai bahwa Kejari Karo tidak memberikan perlindungan yang memadai serta menghambat proses penyidikan.
- Kecepatan dan ketepatan prosedur penyidikan: Apakah Kejari Karo segera menindaklanjuti laporan Amsal Sitepu dan mengamankan bukti video yang kritikal?
- Perlindungan saksi: Apakah ada upaya konkret untuk melindungi keamanan dan kebebasan Sitepu selama proses penyidikan berlangsung?
- Transparansi dan akuntabilitas: Bagaimana Kejari Karo melaporkan perkembangan kasus kepada publik dan lembaga pengawas internal?
- Koordinasi dengan institusi lain: Sejauh mana Kejari Karo berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga penegak hukum lainnya?
Direktur Jenderal Biro Hukum Kejaksaan Agung, Budi Santoso, menyatakan bahwa Kejagung tidak akan mentolerir praktik yang menodai integritas institusi penegak hukum. “Jika terbukti adanya kelalaian atau tindakan tidak profesional, kami siap menjatuhkan sanksi administratif yang tegas, mulai dari penurunan pangkat, pembekuan kenaikan jabatan, hingga pemecatan bila diperlukan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Senin (1/4/2026).
Pengamat hukum menilai bahwa langkah Kejagung ini merupakan sinyal kuat bahwa lembaga tersebut berkomitmen memperbaiki citra dan meningkatkan akuntabilitas internal. “Kejaksaan harus menjadi contoh dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Penanganan kasus Amsal Sitepu menjadi ujian bagi Kejari Karo, dan sanksi yang dijatuhkan akan menjadi preseden bagi wilayah lain,” kata Dr. Siti Mahmudah, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia.
Sementara itu, pihak keluarga dan tim hukum Amsal Sitepu menuntut keadilan yang cepat dan transparan. Mereka menambahkan bahwa Amsal telah menerima ancaman intimidasi sejak mengungkapkan keberadaan rekaman video tersebut, yang menambah urgensi perlindungan saksi. “Kami berharap Kejagung tidak hanya memberi sanksi kepada pejabat yang lalai, tetapi juga memastikan bahwa Amsal dan saksi lainnya mendapatkan perlindungan yang memadai,” ujar perwakilan keluarga Sitepu.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi institusi peradilan Indonesia dalam menanggulangi korupsi, terutama di tingkat daerah. Keterbatasan sumber daya, budaya patronase, serta tekanan politik seringkali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, penegakan standar profesionalisme yang konsisten menjadi faktor krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Jika hasil pemeriksaan Kejagung menyimpulkan bahwa Kajari Karo dan timnya tidak menjalankan tugas dengan standar yang ditetapkan, maka sanksi administratif yang diusulkan dapat mencakup:
- Penurunan pangkat sementara selama enam bulan.
- Pembekuan kenaikan pangkat selama satu tahun.
- Penundaan promosi dan tunjangan kinerja.
- Pencabutan tugas kepemimpinan di unit penyidikan.
- Dalam kasus ekstrem, pemberhentian dengan hormat.
Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat mekanisme perlindungan saksi, serta mempercepat proses hukum pada kasus-kasus korupsi.
Kesimpulannya, penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Amsal Sitepu menjadi titik tolak penting bagi Kejaksaan Agung dalam menegakkan disiplin internal. Pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, serta jajarannya menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak akan segan memberikan sanksi bila terbukti ada pelanggaran profesionalitas. Masyarakat dan organisasi anti‑korupsi menantikan hasil akhir yang dapat memulihkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap saksi, termasuk Amsal Sitepu, dapat melaksanakan peran mereka tanpa rasa takut akan intimidasi atau penindasan.
