123Berita – 09 April 2026 | Istana Negara mengungkapkan apresiasi terhadap keputusan bersama Iran dan Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan gencatan senjata selama dua minggu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Istana pada Senin (17/04/2024). Menurut Prasetyo Hadi, langkah ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas kawasan Timur Tengah dan sekaligus membuka peluang dialog lebih lanjut antara kedua belah pihak.
Gencatan senjata yang direncanakan akan berlangsung selama 14 hari dimulai pada tanggal 20 April 2024. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari tekanan diplomatik internasional, termasuk seruan dari negara-negara sahabat Indonesia untuk menurunkan tensi dan menghindari eskalasi konflik yang dapat menimbulkan kerugian manusiawi serta mengganggu jalur perdagangan global. Pemerintah Indonesia, melalui peran aktifnya dalam Forum Asia-Pasifik, berupaya menjadi mediator netral yang dapat memfasilitasi proses perdamaian.
Prasetyo Hadi menekankan bahwa Indonesia menyambut baik segala inisiatif yang dapat meredakan ketegangan di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan konflik. “Kami menilai bahwa gencatan senjata ini merupakan langkah konkrit yang dapat menurunkan intensitas permusuhan serta memberi ruang bagi diplomasi untuk beroperasi secara lebih leluasa,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia siap memberikan dukungan logistik maupun teknis bila diperlukan, termasuk penyediaan arena pertemuan bagi delegasi diplomatik dari kedua negara.
Pengakuan Istana terhadap gencatan senjata ini tidak terlepas dari konteks geopolitik yang lebih luas. Konflik antara Iran dan AS telah melibatkan sejumlah negara sekutu dan mempengaruhi harga energi dunia. Oleh karena itu, upaya meredam konflik dianggap strategis bagi keamanan energi, perdagangan maritim, serta stabilitas politik di kawasan. Sebagaimana diketahui, Selat Hormuz, jalur pelayaran penting yang melintasi wilayah Iran, menjadi sorotan utama karena potensi gangguan aliran minyak bumi.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi mengingatkan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai hanya melalui penghentian tembak-menembak semata. Ia menekankan pentingnya penyelesaian isu-isu mendasar seperti program nuklir Iran, sanksi ekonomi, dan kebijakan luar negeri yang saling bersaing. “Dialog yang berkesinambungan, disertai dengan komitmen internasional yang adil, menjadi fondasi utama bagi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan,” tegasnya.
Reaksi masyarakat internasional terhadap gencatan senjata ini pun tampak positif. Beberapa negara Eropa menyatakan dukungan mereka dan menekankan perlunya langkah selanjutnya yang konkret, termasuk pembentukan mekanisme verifikasi yang dapat memastikan kepatuhan kedua belah pihak selama periode gencatan. Sementara itu, organisasi kemanusiaan mengharapkan agar penghentian permusuhan membuka akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak.
Di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga menyiapkan langkah-langkah domestik untuk memperkuat posisi negara sebagai fasilitator perdamaian. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas diplomatik melalui pelatihan khusus bagi pejabat luar negeri, serta penyusunan kerangka kerja kerjasama multilateral yang melibatkan ASEAN, OIC, dan PBB. Prasetyo Hadi menegaskan, “Indonesia tidak hanya menjadi saksi, melainkan juga aktor aktif yang siap menggerakkan diplomasi konstruktif.”
Secara historis, Indonesia pernah memainkan peran penting dalam perundingan perdamaian, mulai dari proses perdamaian di Timor Leste hingga mediasi konflik di Sudan. Pengalaman tersebut memberikan dasar bagi pemerintah saat ini untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam penyelesaian sengketa Iran-AS. Harapan besar kini terletak pada kemampuan semua pihak untuk memanfaatkan momentum gencatan senjata ini sebagai landasan bagi dialog yang lebih luas dan solusi politik yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, sambutan hangat Istana Negara terhadap gencatan senjata dua minggu antara Iran dan AS mencerminkan komitmen Indonesia terhadap keamanan regional dan global. Dukungan diplomatik, kesiapan logistik, serta tekad untuk memfasilitasi dialog lanjutan menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Jika gencatan senjata dapat dipertahankan dan diikuti dengan perundingan yang konstruktif, peluang terciptanya perdamaian yang lebih stabil di Timur Tengah akan semakin besar, sekaligus memberikan manfaat luas bagi ekonomi dan keamanan internasional.
