123Berita – 08 April 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali pentingnya posisi strategis Indonesia dalam jaringan perdagangan global setelah konflik terbaru di Timur Tengah menyoroti kerentanan jalur laut utama dunia. Menurut pernyataan Presiden, meskipun Iran memiliki hak untuk menutup Selat Hormuz, dampak nyata bagi perdagangan internasional tidak akan seberat yang diperkirakan karena mayoritas arus barang melintasi perairan Indonesia.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, selama ini menjadi titik bottleneck bagi pengiriman minyak dan komoditas penting lainnya. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 70 persen alur perdagangan maritim dunia, termasuk minyak, gas, batu bara, serta produk manufaktur, kini beralih ke jalur lintas perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Perubahan ini tidak lepas dari upaya pemerintah Indonesia selama satu dekade terakhir untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan, memperkuat keamanan maritim, dan mengoptimalkan infrastruktur logistik.
Prabowo menyoroti bahwa konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat, telah menjadi peringatan nyata tentang betapa krusialnya kontrol atas jalur laut utama. “Krisis di Selat Hormuz mengajarkan kita bahwa ketergantungan pada satu jalur dapat menjadi risiko strategis,” ujar Presiden dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara. “Indonesia telah berhasil mengalihkan sebagian besar perdagangan global melalui perairan kita, sehingga dampak penutupan Hormuz dapat diminimalisir.
Secara statistik, Indonesia menguasai lebih dari 5,5 juta mil laut wilayah kedaulatan, yang mencakup rute-rute utama yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Timur Tengah dengan pasar-pasar Eropa serta Amerika. Menurut data Kementerian Perhubungan, volume barang yang melewati pelabuhan-pelabuhan Indonesia meningkat sebesar 12 persen pada tahun lalu, dengan nilai total mencapai US$ 300 miliar. Peningkatan ini dipicu oleh kebijakan “Maritime Silk Road” yang didukung oleh pemerintah, serta upaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan partner strategis lainnya.
Keberhasilan Indonesia dalam mengalihkan arus perdagangan juga didukung oleh peningkatan keamanan maritim. TNI Angkatan Laut bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah menambah patroli di Selat Malaka dan Selat Sunda, mengurangi insiden pembajakan dan penyelundupan. Selain itu, program “Patroli Bersama” dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand memperkuat pengawasan lintas batas, sehingga memberikan rasa aman bagi kapal-kapal komersial.
Namun, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa peran strategis Indonesia tidak dapat dianggap remeh. “Kita harus terus berinvestasi pada infrastruktur pelabuhan, digitalisasi proses bea cukai, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor maritim,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan rencana pembangunan pelabuhan kelas dunia di Teluk Jakarta dan Pelabuhan Patimban, yang diharapkan mampu menampung volume kapal yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi logistik.
Sementara itu, komunitas internasional menanggapi pernyataan Indonesia dengan apresiasi. Pakar geopolitik dari Universitas Harvard, Dr. Michael O’Leary, menyatakan bahwa pergeseran jalur perdagangan ke Asia Tenggara memperkuat posisi Indonesia sebagai “gateway” global. “Jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz, dunia akan lebih bergantung pada jalur alternatif yang telah dikembangkan oleh Indonesia,” katanya dalam sebuah wawancara.
Di sisi lain, Iran tetap menegaskan hak kedaulatannya atas Selat Hormuz, sebuah klaim yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum laut internasional. Tehran menolak tekanan internasional yang menuduhnya mengancam keamanan energi global. Meski demikian, Iran juga menyadari bahwa menutup selat tersebut dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk penurunan pendapatan minyak negara yang sangat bergantung pada ekspor lewat jalur itu.
Dengan latar belakang ini, Indonesia berupaya menyeimbangkan antara menjaga kedaulatan maritim dan memperkuat hubungan diplomatik dengan semua pihak. Prabowo menekankan pentingnya dialog multilateral untuk mengatasi potensi konflik di Selat Hormuz, sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi regional. “Kita harus menjadi mediator yang konstruktif, sekaligus memastikan bahwa jalur perdagangan global tetap terbuka dan aman,” tuturnya.
Ke depan, pemerintah Indonesia berencana meluncurkan inisiatif “Maritime Corridor Initiative” yang akan mengintegrasikan teknologi pelacakan kapal berbasis AI, sistem perizinan digital, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat proses bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama.
Kesimpulannya, meskipun Iran memiliki hak untuk menutup Selat Hormuz, dampaknya terhadap perdagangan dunia dapat diminimalisir berkat peran penting Indonesia dalam mengendalikan rute maritim utama. Keberhasilan Indonesia dalam mengalihkan 70 persen jalur perdagangan melalui perairan nasional tidak lepas dari kebijakan strategis, investasi infrastruktur, serta peningkatan keamanan maritim. Dengan terus memperkuat fondasi tersebut, Indonesia siap menjadi poros perdagangan global yang andal, sekaligus berkontribusi pada stabilitas keamanan laut internasional.
