123Berita – 07 April 2026 | Gubernur Jawa Tengah, Dr. H. Luthfi Assaidi, menegaskan pentingnya kemandirian fiskal bagi provinsi dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional yang semakin dinamis. Dalam sebuah pertemuan yang digelar di Balai Kartini, Semarang, beliau mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memulai proses penyusunan proyeksi pendapatan daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan pada dana alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK).
Proses penyusunan proyeksi pendapatan tersebut melibatkan tim teknis yang terdiri dari para ahli keuangan daerah, perwakilan Bappeda, serta konsultan eksternal yang memiliki kompetensi dalam analisis fiskal. Tim ini akan menelaah data historis pendapatan provinsi, mengidentifikasi tren pertumbuhan ekonomi, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan pusat, dinamika pasar, dan perubahan struktural dalam perekonomian regional.
Beberapa komponen utama yang menjadi fokus dalam proyeksi PAD 2027 antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi, serta penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan non-fiskal, seperti pendapatan dari BUMD, kerjasama publik-swasta, dan inovasi digital yang dapat membuka peluang baru dalam pengumpulan dana.
“Kemandirian fiskal bukan berarti menutup diri dari bantuan pusat, melainkan memperkuat posisi tawar provinsi dalam negosiasi alokasi dana. Dengan pendapatan yang lebih mandiri, Jawa Tengah dapat menegosiasikan program-program prioritas yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” jelas Gubernur.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana memperkuat sistem pengelolaan keuangan melalui penerapan e-budgeting dan e-monitoring yang terintegrasi. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Implementasi sistem digital ini sejalan dengan agenda digitalisasi pemerintahan yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Dalam konteks ekonomi makro, Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Provinsi ini merupakan rumah bagi sektor agribisnis, manufaktur, pariwisata, serta industri kreatif yang terus berkembang. Dengan populasi lebih dari 35 juta jiwa dan jaringan infrastruktur yang terus diperluas, termasuk proyek kereta cepat Jakarta‑Bandung‑Semarang, potensi pendapatan daerah diperkirakan dapat meningkat secara substansial.
Namun, Luthfi juga mengingatkan bahwa pencapaian target kemandirian tidak dapat terlepas dari peningkatan kualitas tata kelola dan penegakan disiplin anggaran. “Kita harus meminimalisir kebocoran anggaran, memperketat pengawasan, dan memastikan setiap program berjalan sesuai rencana,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi kemandirian fiskal.
Selain fokus pada pendapatan, pemerintah provinsi juga sedang menyiapkan strategi diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional. Inisiatif ini mencakup pengembangan kawasan industri berbasis teknologi tinggi, promosi pariwisata berbasis budaya lokal, serta dukungan terhadap startup digital yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru.
Gubernur Luthfi menutup pertemuan dengan harapan bahwa proyeksi PAD 2027 akan menjadi pijakan kuat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang mandiri secara fiskal, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
Dengan langkah proaktif ini, Jawa Tengah berharap dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat posisi strategisnya dalam kerangka pembangunan nasional ke depan.
