123Berita – 07 April 2026 | Jakarta, 7 April 2026 – Setelah sebelumnya mengabaikan undangan resmi, raksasa teknologi Amerika Serikat, Google dan Meta, kini resmi menuruti panggilan kedua Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi). Kedua perusahaan tersebut harus menjawab serangkaian 29 pertanyaan yang diajukan oleh kementerian, menandai titik balik penting dalam upaya pemerintah mengawasi ekosistem digital Indonesia.
Penolakan awal muncul pada pertengahan Maret lalu, ketika Komdigi mengirimkan surat resmi kepada kedua perusahaan untuk menghadiri rapat koordinasi. Surat tersebut menekankan perlunya klarifikasi terkait kepatuhan regulasi, kebijakan konten, serta kontribusi fiskal dari layanan digital yang beroperasi di tanah air. Google dan Meta, yang masing-masing mengelola mesin pencari, layanan iklan, serta platform media sosial populer, tidak memberikan respons dalam jangka waktu yang ditetapkan, sehingga menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan tindakan hukum.
Namun, pada tanggal 5 April, kedua perusahaan mengirimkan pernyataan resmi yang menyatakan kesediaan mereka untuk hadir dalam pertemuan lanjutan. Dalam pernyataan itu, perwakilan Google Indonesia menegaskan komitmen perusahaan untuk mematuhi peraturan Indonesia, sementara Meta menekankan pentingnya dialog konstruktif dengan regulator. Kedatangan mereka di kantor Komdigi pada hari Rabu, 7 April, menandai akhir dari fase kebuntuan selama hampir satu bulan.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencakup 29 poin kritis, mulai dari mekanisme penyaringan konten, kebijakan privasi data pengguna, hingga kontribusi pajak digital. Beberapa contoh pertanyaan utama antara lain: bagaimana Google memastikan bahwa hasil pencarian tidak menyinggung nilai-nilai budaya Indonesia; prosedur Meta dalam menanggapi laporan pelanggaran hak cipta; serta upaya kedua perusahaan dalam memerangi penyebaran disinformasi selama pemilihan umum. Selain itu, Komdigi juga menanyakan detail mengenai algoritma rekomendasi, transparansi iklan politik, dan rencana investasi infrastruktur lokal.
Respons Google dan Meta terhadap pertanyaan tersebut bersifat terperinci. Google menjelaskan bahwa algoritma pencarian telah disesuaikan dengan kebijakan lokal, termasuk filter kata kunci yang sensitif terhadap norma agama dan budaya. Perusahaan juga mengungkapkan bahwa tim keamanan siber di Indonesia bekerja sama dengan otoritas untuk memantau dan menanggapi ancaman siber secara real‑time. Sementara itu, Meta menegaskan bahwa sistem pelaporan konten telah ditingkatkan dengan menambah moderator berbahasa Indonesia, serta memperkenalkan fitur label faktual untuk menandai berita yang belum terverifikasi.
Di samping itu, kedua perusahaan memberikan data tentang kontribusi pajak digital selama tahun fiskal 2025. Google melaporkan pajak terutang sebesar Rp 1,2 triliun, sedangkan Meta menyebutkan angka Rp 950 miliar. Kedua angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan pendapatan iklan digital di pasar Indonesia yang diperkirakan mencapai 12 persen secara tahunan.
Pengamat industri menilai bahwa langkah Komdigi ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi bersikap pasif terhadap dominasi platform global. “Indonesia kini menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Jika regulasi tidak diikuti, konsekuensinya bisa berupa pembatasan akses atau bahkan pemblokiran layanan,” kata Dr. Ahmad Fauzi, pakar kebijakan digital di Universitas Indonesia. Ia menambahkan bahwa tekanan internasional terhadap regulasi digital semakin menguat, terutama setelah beberapa negara Eropa mengadopsi kebijakan pajak digital yang lebih ketat.
Sementara itu, komunitas pengguna internet menanggapi dengan beragam pendapat. Sebagian mengapresiasi upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi dan menekan konten negatif, sementara yang lain khawatir regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi serta kebebasan berekspresi. Kelompok advokasi kebebasan sipil menekankan pentingnya mekanisme yang seimbang antara kontrol pemerintah dan kebebasan pengguna.
Langkah selanjutnya, menurut Komdigi, adalah mengadakan pertemuan lanjutan dengan perwakilan Google dan Meta untuk menilai implementasi rekomendasi yang diberikan. Pemerintah juga berencana membuka forum publik guna mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan lain, termasuk pelaku startup, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. Target akhir adalah penyusunan regulasi yang komprehensif dan dapat diimplementasikan pada akhir tahun 2026.
Kesimpulannya, kehadiran Google dan Meta dalam sesi tanya jawab Komdigi menandai momen penting dalam dialog regulasi digital Indonesia. Kedua perusahaan tidak hanya diharapkan mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.
