123Berita – 09 April 2026 | Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam rangka mempercepat pemerataan akses belajar, tiga gedung permanen Sekolah Rakyat (Srak) di provinsi tersebut dijadwalkan akan beroperasi penuh pada bulan Juli 2026. Langkah ini diharapkan dapat menanggulangi kesenjangan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan memperluas kesempatan belajar bagi ribuan anak usia sekolah dasar.
Proyek pembangunan tiga gedung permanen tersebut meliputi Sekolah Rakyat di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Masing‑masing bangunan dirancang dengan standar nasional untuk ruang kelas, laboratorium sederhana, perpustakaan mini, serta fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Setiap gedung memiliki kapasitas menampung sekitar 500 siswa, sehingga total kapasitas yang akan tercipta mencapai 1.500 siswa. Selain itu, ruang serbaguna yang dilengkapi dengan peralatan audio‑visual disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan guru.
Anggaran pembangunan tiga gedung permanen ini berasal dari alokasi khusus Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Program Sekolah Rakyat (PSR). Total biaya yang dialokasikan mencapai Rp 450 miliar, dengan proporsi dana yang dibagi secara merata antara tiga lokasi. Proses konstruksi telah memasuki fase akhir, di mana pekerjaan struktur utama telah selesai dan kini fokus pada penyelesaian instalasi listrik, jaringan internet, serta penyediaan perabotan kelas. Menurut data internal Kementerian, 80 persen pekerjaan fisik telah selesai pada akhir 2024, dan target penyelesaian total berada pada kuartal kedua 2026.
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Sosial Jakarta, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, menyampaikan optimismenya bahwa tiga gedung tersebut akan siap melayani siswa pada bulan Juli 2026. “Kami tidak hanya membangun gedung, melainkan menyiapkan ekosistem belajar yang kondusif. Dengan fasilitas yang memadai, guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, dan siswa akan merasakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan,” ungkapnya. Menteri menambahkan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Selatan juga berperan aktif dalam menyediakan tenaga pendidik dan mengoptimalkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Keberhasilan proyek ini diharapkan memberikan dampak positif yang luas. Pertama, peningkatan infrastruktur pendidikan akan mengurangi angka putus sekolah di wilayah pedesaan, terutama di daerah yang sebelumnya hanya mengandalkan bangunan sementara atau rumah warga. Kedua, fasilitas yang lebih baik akan meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi akademik secara keseluruhan. Ketiga, keberadaan gedung permanen memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program pelatihan guru secara reguler, memperkuat kapasitas tenaga pengajar dalam mengadopsi teknologi pendidikan modern.
Namun, tantangan tetap ada. Kondisi geografis Kalimantan Selatan yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah rawa-rawa menimbulkan kendala logistik dalam pengiriman material konstruksi. Selain itu, kebutuhan akan tenaga pendidik yang berkualitas masih menjadi isu utama, mengingat sebagian besar guru di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti pelatihan. Pemerintah menanggapi hal ini dengan merencanakan program insentif bagi guru yang bersedia mengabdi di wilayah tersebut, termasuk tunjangan khusus dan fasilitas perumahan.
Untuk memastikan kelancaran operasional sejak Juli 2026, tim manajemen proyek telah menyiapkan serangkaian prosedur operasional standar (SOP). SOP mencakup jadwal penerimaan siswa baru, prosedur kebersihan dan keamanan, serta mekanisme pelaporan kerusakan fasilitas. Selain itu, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan untuk menyusun kalender akademik yang selaras dengan kebutuhan lokal, termasuk penyesuaian jadwal libur dan kegiatan keagamaan.
Secara keseluruhan, realisasi tiga gedung permanen Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan menjadi bukti konkret dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Dengan target operasional pada Juli 2026, proyek ini tidak hanya menambah kuota tempat belajar, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan proyek ini akan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam rangka mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.
