123Berita – 05 April 2026 | JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa wacana penarikan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Anggota DPR menyoroti risiko tinggi bagi nyawa para prajurit yang telah mengabdi dalam operasi tersebut selama lebih dari empat dekade.
Sejak tahun 1978, Indonesia mengirimkan pasukan ke UNIFIL sebagai bagian dari komitmen internasional untuk menstabilkan wilayah yang dilanda konflik. Hingga kini, lebih dari 2.500 prajurit TNI pernah bertugas di Lebanon, dengan sebagian besar mereka mengemban tugas keamanan, pengawasan gencatan senjata, dan bantuan kemanusiaan. Namun, tekanan domestik untuk mempersingkat keterlibatan militer Indonesia semakin menguat, terutama menjelang pemilihan umum mendatang.
Dalam rapat pleno komisi IX DPR yang digelar pada Senin (3 April 2024), sejumlah anggota mengajukan pertanyaan kritis kepada Menteri Pertahanan mengenai kesiapan logistik, prosedur evakuasi, serta dampak strategis bila pasukan TNI ditarik secara tiba-tiba. Mereka menekankan bahwa keputusan semacam itu harus didasarkan pada analisis risiko menyeluruh, bukan sekadar pertimbangan politik atau ekonomi.
- Keamanan prajurit: Anggota DPR menegaskan bahwa nyawa TNI harus menjadi prioritas utama. Penarikan yang tergesa-gesa dapat menempatkan pasukan dalam situasi berbahaya, mengingat kondisi keamanan di wilayah perbatasan Lebanon yang masih rawan konflik.
- Kewajiban internasional: Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai anggota PBB yang berkontribusi pada misi perdamaian. Penarikan sepihak dapat merusak reputasi internasional serta menurunkan kepercayaan negara lain terhadap komitmen Indonesia di forum multilateral.
- Dampak diplomatik: Keputusan yang diambil secara mendadak dapat mempengaruhi hubungan bilateral dengan Lebanon dan negara-negara anggota UNIFIL lainnya, serta mengganggu upaya diplomatik yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Para legislator juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kedutaan besar Indonesia di Beirut. Mereka meminta adanya rencana kontinjensi yang mencakup jalur evakuasi, perlindungan medis, serta penempatan kembali prajurit yang kembali ke Indonesia.
“Kami tidak menolak penarikan pasukan secara keseluruhan jika memang kondisi di lapangan memungkinkan dan aman. Namun, kami menolak segala bentuk keputusan gegabah yang mengorbankan nyawa prajurit kami,” ujar salah satu anggota DPR yang tidak disebutkan namanya. “Keputusan harus melalui proses evaluasi yang transparan dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk komando TNI yang memiliki data operasional terbaru.”
Menteri Pertahanan menanggapi pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan kajian menyeluruh. Ia menyampaikan bahwa Indonesia selalu memprioritaskan keselamatan prajuritnya, sekaligus menjaga komitmen internasional. “Kami belum dapat memberikan keputusan akhir terkait penarikan, namun kami berjanji akan menghindari langkah yang dapat menimbulkan risiko bagi TNI,” ujarnya.
Para pengamat politik menilai bahwa tekanan internal DPR mencerminkan dinamika politik dalam negeri, di mana isu keamanan menjadi agenda penting menjelang pemilihan. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik domestik dapat menurunkan kredibilitas Indonesia di kancah internasional.
Dalam konteks geopolitik, situasi di Lebanon masih dipengaruhi oleh ketegangan antara kelompok milisi, pengaruh regional, serta krisis ekonomi yang memperparah kondisi keamanan. UNIFIL berperan sebagai penahan konflik, dan kehadiran pasukan Indonesia memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
Sejumlah pakar militer menambahkan bahwa penarikan pasukan secara mendadak dapat menciptakan kekosongan keamanan yang dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata. “Kita harus memastikan ada transisi yang terkoordinasi, termasuk penyerahan tugas kepada pasukan lain atau peningkatan kapasitas lokal,” kata seorang analis pertahanan senior.
Dengan tekanan dari DPR dan pertimbangan keamanan yang kompleks, pemerintah Indonesia diperkirakan akan melanjutkan diskusi internal dengan pihak militer, kementerian luar negeri, serta mitra internasional. Keputusan akhir diharapkan akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang, dengan memperhatikan rekomendasi teknis serta dinamika politik yang berkembang.
Kesimpulannya, penarikan pasukan TNI dari UNIFIL tidak dapat diputuskan secara terburu‑buruan. DPR menegaskan bahwa keselamatan prajurit, kepatuhan terhadap kewajiban internasional, dan dampak diplomatik menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan. Pemerintah Indonesia diharapkan menyusun rencana penarikan yang terstruktur, transparan, dan berbasis data, guna melindungi nyawa TNI sekaligus mempertahankan posisi strategis negara dalam misi perdamaian global.
