123Berita – 24 Mei 2026 | Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan kelancaran bisnis para pengusaha dalam menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Dokumen Sistem Informasi (DSI). Menurut Nasril, penerapan PP ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi di lapangan agar tidak menghambat kegiatan bisnis.
Nasril menekankan bahwa implementasi PP ini harus dilakukan dengan fleksibel dan tidak kaku, sehingga para pengusaha dapat tetap beroperasi dengan lancar. Ia juga menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap PP ini untuk memastikan bahwa penerapannya efektif dan efisien.
PP terkait ekspor SDA ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian ekspor SDA, serta untuk memastikan bahwa ekspor SDA dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Namun, para pengusaha khawatir bahwa penerapan PP ini dapat menghambat kegiatan bisnis mereka.
Oleh karena itu, Nasril meminta pemerintah untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan para pengusaha dan stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa penerapan PP ini dilakukan dengan lancar dan tidak menghambat kegiatan bisnis.
Di samping itu, Nasril juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa penerapan PP ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan analisis dampak sosial dan lingkungan dari penerapan PP ini untuk memastikan bahwa penerapannya tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian ekspor SDA. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa ekspor SDA dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.
Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah, para pengusaha, dan stakeholder lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan PP ini dilakukan dengan lancar dan tidak menghambat kegiatan bisnis. Dengan demikian, diharapkan bahwa ekspor SDA dapat dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, serta membantu meningkatkan perekonomian negara.
Secara keseluruhan, implementasi PP terkait ekspor SDA melalui DSI tak kaku di lapangan merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa ekspor SDA dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa penerapan PP ini dilakukan dengan lancar dan tidak menghambat kegiatan bisnis, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
