123Berita – 08 April 2026 | Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (7 April) menolak untuk mengadopsi draf resolusi yang menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi guna menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Penolakan tersebut terjadi setelah dua anggota tetap, Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok, menggunakan hak veto mereka, menimbulkan kegelisahan di kalangan negara-negara pengguna jalur laut strategis tersebut.
Resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat dan didukung oleh sejumlah negara anggota lainnya berisi seruan tegas untuk meningkatkan patroli maritim, memperkuat kerjasama intelijen, serta menyiapkan mekanisme respons cepat terhadap potensi gangguan atau ancaman di Selat Hormuz. Draf tersebut juga menekankan pentingnya menegakkan prinsip kebebasan navigasi sebagaimana tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Namun, kata veto Rusia dan China menghalangi teks tersebut memperoleh mayoritas suara yang diperlukan.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, menjadi salah satu jalur perairan tersibuk di dunia. Diperkirakan lebih dari 20 juta barel minyak mentah serta jutaan barel produk minyak dipindahkan melalui selat ini setiap harinya, menyumbang sekitar 20% perdagangan minyak global. Karena posisinya yang strategis, gangguan di wilayah ini dapat memicu fluktuasi harga minyak internasional serta menimbulkan ketegangan politik di kawasan Timur Tengah.
Rusia, yang menempati kursi tetap Dewan Keamanan, menolak resolusi tersebut dengan alasan bahwa teksnya bersifat “sebaliknya provokatif” dan dapat memperburuk situasi keamanan regional. Dalam pernyataannya, Rusia menyoroti perlunya dialog diplomatik antara semua pihak yang terlibat, termasuk Iran, sebagai pemilik sebagian besar pelabuhan di sekitar Selat Hormuz, alih-alih mengandalkan aksi militer atau langkah-langkah kooperatif yang dipaksakan oleh negara-negara Barat.
Sementara itu, Tiongkok mengemukakan keberatan serupa, menekankan bahwa resolusi itu tidak mencerminkan kepentingan semua negara anggota dan melanggar prinsip non-intervensi. Beijing menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia melalui pendekatan multilateral yang lebih inklusif, serta menolak setiap upaya yang dapat menimbulkan “penyalahgunaan kekuasaan” dalam konteks keamanan maritim.
Negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan beberapa negara Eropa, mengecam penggunaan hak veto tersebut. Mereka menilai bahwa kegagalan Dewan Keamanan mengirimkan sinyal lemah kepada pelaku potensial yang berniat mengganggu arus perdagangan di Selat Hormuz. Sebaliknya, Iran, yang selama ini menolak adanya intervensi militer asing di perairan sekitarnya, menyambut keputusan veto dengan pernyataan bahwa Iran tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan jalur laut tanpa tekanan eksternal.
Implikasi geopolitik dari kegagalan resolusi ini terasa luas. Di satu sisi, ketegangan antara blok Barat dan negara-negara yang menentang intervensi dapat memperpanjang periode ketidakpastian di pasar energi. Di sisi lain, kegagalan mencapai konsensus mengindikasikan keterbatasan Dewan Keamanan dalam menangani isu-isu yang melibatkan kepentingan strategis negara anggota tetap. Pengamat menilai bahwa tanpa mekanisme kolektif yang kuat, risiko insiden maritim di Selat Hormuz akan tetap tinggi, terutama mengingat persaingan geopolitik yang terus memanas di kawasan.
Ke depan, para diplomat memperkirakan bahwa diskusi akan berlanjut melalui jalur bilateral maupun forum multilateral lainnya, seperti Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Energi dan Lingkungan. Sementara itu, negara-negara pengguna jalur laut diprediksi akan meningkatkan kapasitas patroli mereka secara independen, sekaligus memperkuat koordinasi dengan aliansi keamanan regional, termasuk kerjasama antara Angkatan Laut Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu Eropa lainnya.
Kesimpulannya, kegagalan Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tentang Selat Hormuz menyoroti dinamika politik internasional yang kompleks, di mana kepentingan strategis Rusia dan China bersinggungan dengan upaya negara-negara Barat untuk menegakkan kebebasan navigasi. Tanpa kesepakatan kolektif, tantangan keamanan maritim di salah satu jalur perdagangan paling vital dunia tetap terbuka lebar, menuntut upaya diplomatik yang lebih intensif dan solusi kreatif untuk menghindari eskalasi konflik di masa mendatang.
