123Berita – 06 April 2026 | Aplikasi perpajakan digital Coretax diluncurkan dengan janji mempermudah proses pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) bagi wajib pajak di seluruh Indonesia. Namun, dalam praktiknya, platform ini justru menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh jaringan joki SPT untuk menawarkan layanan mengisi dan mengirimkan SPT secara ilegal. Analisis mendalam mengungkap bahwa kelemahan teknis pada Coretax bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi cacat desain yang disengaja demi kepentingan bisnis tertentu.
Sejak resmi diaktifkan pada akhir 2023, Coretax menjadi satu-satunya portal yang mengintegrasikan data keuangan, faktur elektronik, dan histori pembayaran pajak dalam satu antarmuka. Pemerintah menargetkan peningkatan kepatuhan pajak serta pengurangan beban administrasi bagi wajib pajak, terutama pelaku UMKM dan profesional yang kurang menguasai teknologi. Namun, dalam enam bulan pertama, sejumlah laporan muncul tentang kegagalan sistem, error saat mengunggah dokumen, serta keterlambatan dalam memproses data yang berujung pada penolakan SPT secara otomatis.
Para joki SPT memanfaatkan kerentanan ini dengan menawarkan “solusi cepat” kepada wajib pajak yang terdesak batas waktu. Mereka memanfaatkan prosedur verifikasi manual yang masih dipertahankan oleh Coretax, sehingga dapat menyisipkan data fiktif atau mengubah angka-angka utama sebelum SPT resmi dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan perpajakan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap digitalisasi pajak.
Beberapa faktor teknis yang menjadi titik rawan meliputi:
- Arsitektur API terbuka: Coretax menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang memungkinkan pihak ketiga mengakses data wajib pajak tanpa otorisasi yang memadai. Hal ini membuka peluang bagi penyedia layanan joki untuk memanipulasi data secara otomatis.
- Validasi data minimal: Sistem hanya memeriksa format file, bukan keabsahan isi. Kesalahan perhitungan atau duplikasi data tidak terdeteksi sebelum proses pengiriman.
- Proses otentikasi berbasis OTP yang dapat disalahgunakan: Joki sering kali membeli atau menyewa nomor handphone virtual untuk menerima OTP, sehingga mengelabui mekanisme verifikasi.
Menanggapi kritik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Coretax masih dalam fase penyempurnaan dan bahwa semua temuan akan dijadikan bahan evaluasi. Namun, pernyataan tersebut dianggap kurang tegas oleh kalangan profesional pajak yang menilai bahwa pemerintah telah mengabaikan sinyal peringatan sejak awal peluncuran.
Penelusuran lebih lanjut mengungkap adanya jaringan konsultan pajak yang secara aktif merekrut joki SPT melalui platform media sosial. Mereka menawarkan paket layanan mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 2 juta per SPT, tergantung pada kompleksitas penghasilan wajib pajak. Model bisnis ini menguntungkan karena joki dapat menyelesaikan ratusan laporan dalam satu malam, berkat celah otomatisasi yang disediakan oleh Coretax.
Akibatnya, wajib pajak yang tidak menggunakan layanan joki mengalami kesulitan tambahan. Banyak yang melaporkan harus mengulang proses pengisian SPT berkali-kali, menghabiskan waktu berjam‑jam, dan pada akhirnya menanggung denda administratif karena keterlambatan. Sementara itu, reputasi Coretax menurun, memicu diskusi publik tentang keberlanjutan digitalisasi pajak di Indonesia.
Berikut rangkuman langkah yang disarankan oleh pakar pajak untuk meminimalisir risiko:
- Periksa kembali data yang diunggah, khususnya angka penghasilan, potongan, dan kredit pajak.
- Gunakan perangkat resmi yang terhubung langsung ke akun DJP, hindari aplikasi pihak ketiga yang menjanjikan “otomatisasi cepat”.
- Lakukan verifikasi manual terhadap notifikasi OTP; jangan serahkan kode kepada pihak yang tidak dikenal.
- Jika terjadi error pada Coretax, catat nomor tiket layanan dan ajukan keluhan resmi melalui kanal yang disediakan Kementerian Keuangan.
- Berikan edukasi kepada UMKM dan pekerja lepas tentang bahaya layanan joki serta pentingnya kepatuhan pajak yang sah.
Pengawasan lebih ketat terhadap Coretax menjadi agenda utama Kementerian Keuangan. Diharapkan, dalam beberapa bulan ke depan, pihak pengembang akan menutup celah API, meningkatkan algoritma validasi data, serta memperketat prosedur otentikasi. Tanpa perbaikan menyeluruh, risiko penyalahgunaan akan terus berkembang, mengancam upaya pemerintah dalam meningkatkan basis pajak dan menurunkan tingkat kepatuhan.
Kesimpulannya, cacat desain pada Coretax bukan sekadar masalah teknis, melainkan menimbulkan konsekuensi ekonomi dan hukum yang signifikan. Bisnis joki SPT yang tumbuh di atas platform yang lemah menegaskan perlunya reformasi cepat, transparansi, serta penegakan hukum yang konsisten agar digitalisasi pajak dapat mewujudkan tujuan awalnya: mempermudah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.
