123Berita – 04 April 2026 | Seorang warga dari Jawa Barat baru-baru ini mengaku diminta membayar Rp 700.000 untuk proses “nembak” KTP asli demi memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kasus ini memicu perbincangan hangat di kalangan pengguna kendaraan bermotor mengenai apakah perpanjang STNK tanpa KTP asli memang memungkinkan, serta apa saja risiko dan biaya yang terlibat.
Berikut ini rangkuman fakta penting terkait perpanjang STNK tanpa KTP asli:
- Legalitas: Peraturan resmi mengharuskan pemilik kendaraan menyertakan KTP asli atau fotokopi yang sah. Penggunaan dokumen palsu atau proses “nembak” yang tidak didukung oleh otoritas dapat dianggap melanggar hukum.
- Biaya: Biaya resmi untuk perpanjang STNK bervariasi tergantung tipe kendaraan, wilayah, dan masa berlaku. Biaya tambahan Rp 700.000 yang disebutkan warga tersebut tidak tercantum dalam tarif resmi dan biasanya muncul pada layanan tidak resmi.
- Risiko: Menggunakan layanan “nembak” KTP meningkatkan risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, serta potensi sanksi administratif atau pidana bila dokumen diproses secara ilegal.
- Alternatif resmi: Pemilik kendaraan dapat mengajukan perpanjangan STNK secara online melalui Samsat Digital atau datang langsung ke kantor Samsat terdekat dengan membawa KTP asli atau fotokopi yang dilegalisir.
Kasus yang terjadi di Jawa Barat melibatkan seorang pemilik mobil yang merasa terburu‑buruan memperpanjang STNK karena masa berlakunya hampir habis. Ia menghubungi seorang agen layanan perpanjangan yang menawarkan proses cepat dengan biaya tambahan Rp 700.000. Agen tersebut menjanjikan bahwa proses “nembak” KTP akan menghindarkan pemilik kendaraan dari keharusan menunjukkan KTP fisik di loket, sehingga proses menjadi lebih singkat. Setelah membayar, pemilik mobil tersebut menerima dokumen STNK yang telah diperpanjang, namun kemudian ia menyadari bahwa data pada KTP tidak terdaftar secara resmi di sistem kepolisian.
Polri menegaskan bahwa setiap proses perpanjangan STNK harus melalui sistem terintegrasi yang memverifikasi identitas pemilik kendaraan. Penyedia layanan yang mengklaim dapat “menembak” KTP tanpa verifikasi resmi dapat menyalahi prosedur yang telah ditetapkan. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan data atau pemalsuan dokumen, pelaku dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau bahkan pidana penjara.
Untuk menghindari jebakan serupa, berikut langkah‑langkah yang direkomendasikan oleh pihak kepolisian dan badan transportasi:
- Pastikan memiliki KTP asli yang masih berlaku. Jika KTP hilang atau rusak, segera lakukan penggantian melalui kantor Dukcapil setempat.
- Gunakan layanan resmi seperti Samsat Digital, aplikasi e‑Samsat, atau datang langsung ke kantor Samsat dengan membawa dokumen lengkap.
- Hindari agen atau pihak ketiga yang menawarkan proses cepat dengan biaya tambahan yang tidak tercantum dalam tarif resmi.
- Jika ditawari layanan “nembak” KTP, verifikasi keabsahan layanan tersebut dengan menghubungi kantor Samsat atau call center kepolisian.
- Simpan bukti pembayaran resmi dan nomor registrasi STNK untuk keperluan verifikasi di masa mendatang.
Selain itu, pemerintah daerah di beberapa provinsi telah meluncurkan program perpanjangan STNK secara massal dengan memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi. Program ini memungkinkan pemilik kendaraan memperpanjang STNK tanpa harus datang ke kantor Samsat, asalkan data KTP sudah terdaftar dalam sistem e‑KTP. Namun, program ini tetap mensyaratkan keabsahan data KTP yang tercatat di basis data nasional.
Kasus di Jawa Barat menjadi peringatan bagi pemilik kendaraan di seluruh Indonesia bahwa tidak semua layanan yang menjanjikan kecepatan dan kemudahan dapat dipercaya. Biaya tambahan yang tidak resmi, seperti Rp 700.000, sering kali mencerminkan praktik korupsi atau penipuan yang merugikan konsumen. Pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi layanan perpanjangan STNK melalui digitalisasi dan edukasi publik.
Kesimpulannya, perpanjang STNK tanpa KTP asli memang secara teknis memungkinkan melalui layanan digital yang memanfaatkan data e‑KTP, namun harus melalui prosedur resmi yang terverifikasi. Penawaran “nembak” KTP dengan biaya tinggi tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menjerat pemilik kendaraan dalam masalah hukum dan keamanan data. Sebaiknya, pemilik kendaraan selalu mengandalkan kanal resmi, memeriksa tarif resmi, dan menghindari layanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
