123Berita – 09 April 2026 | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bakom) Republik Indonesia baru-baru ini menegaskan peran strategis Buku Saku 0% dalam memperkuat agenda penghapusan kemiskinan nasional. Pada sebuah rapat internal yang dihadiri pejabat senior kementerian keuangan, perencanaan pembangunan, serta perwakilan lembaga kesejahteraan, Kepala Bakom menyoroti bagaimana panduan singkat ini menjadi katalisator bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan target nol kemiskinan pada tahun 2026.
Beberapa poin utama yang diangkat dalam Buku Saku 0% meliputi:
- Pemetaan zona kemiskinan: Identifikasi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi menggunakan data BPS dan survei rumah tangga, sehingga intervensi dapat disasar secara tepat.
- Skema bantuan bersyarat: Program bantuan tunai bersyarat yang mengaitkan penerima dengan pelatihan keterampilan, sehingga meningkatkan daya beli jangka panjang.
- Investasi infrastruktur mikro: Pembangunan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan internet di desa terpencil untuk membuka peluang ekonomi baru.
- Penguatan sektor agribisnis: Dukungan pembiayaan rendah bunga bagi petani serta pemasaran produk pertanian melalui platform digital nasional.
- Kolaborasi swasta-publik: Insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam program CSR berfokus pada pengentasan kemiskinan.
Dengan menekankan komitmen “0%” pada tingkat kemiskinan, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap angka kemiskinan yang tetap tinggi. Kepala Bakom menambahkan, “Buku Saku 0% adalah pedoman operasional yang mengikat semua pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, dari level pusat hingga desa. Setiap kebijakan, setiap alokasi dana, dan setiap program harus selaras dengan target akhir: Indonesia bebas kemiskinan pada 2026.”
Presiden Prabowo Subianto, yang mengusung slogan “Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera,” menyambut baik inisiatif tersebut. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa agenda penghapusan kemiskinan bukanlah program jangka pendek melainkan transformasi struktural yang memerlukan sinergi lintas sektoral. “Buku Saku 0% memberi kita peta jalan yang jelas. Kami tidak hanya berbicara tentang angka, melainkan tentang kualitas hidup rakyat,” ujarnya.
Implementasi buku ini diharapkan dapat mempercepat peluncuran program kesejahteraan yang dijadwalkan masuk tahun 2026. Pemerintah berencana mengalokasikan tambahan anggaran sebesar 15% dari total APBN untuk program bantuan bersyarat, infrastruktur mikro, serta pelatihan vokasi. Selain itu, akan dibentuk tim monitoring independen yang melaporkan progres tiap provinsi setiap kuartal, memastikan akuntabilitas dan transparansi.
Para pakar ekonomi menilai bahwa pendekatan berbasis data dan fokus pada pemberdayaan masyarakat adalah langkah tepat untuk mengurangi kemiskinan yang bersifat multidimensi. Dr. Ahmad Fauzi, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Indonesia, mencatat, “Jika kebijakan ini dijalankan dengan disiplin, terutama dalam hal penyaluran bantuan dan pemantauan hasil, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai target nol kemiskinan lebih cepat dari perkiraan.”
Namun, tantangan tetap ada. Penyaluran dana yang efisien, pengawasan korupsi, serta adaptasi teknologi di daerah terpencil menjadi faktor kritis. Kepala Bakom mengakui bahwa keberhasilan Buku Saku 0% sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta masyarakat sipil.
Secara keseluruhan, Buku Saku 0% tidak hanya menjadi dokumen teknis, melainkan simbol motivasi nasional. Dengan menekankan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif, diharapkan seluruh elemen bangsa dapat bersinergi untuk mengakhiri kemiskinan. Jika target tercapai, Indonesia akan menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya dalam mengatasi masalah kemiskinan secara terpadu.
Keberhasilan inisiatif ini akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala, dengan harapan bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan terakumulasi menjadi perubahan signifikan pada tahun 2026.
