123Berita – 10 April 2026 | Angka belanja pegawai Kota Bandung kini berada di kisaran 29 persen dari total anggaran, menempel rapat pada batas maksimum 30 persen yang diatur dalam peraturan keuangan daerah. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, yang menilai ruang fiskal untuk menambah atau memperkuat tenaga kerja publik menjadi sangat terbatas.
Ketua DPRD Bandung, Asep Mulyadi, menyampaikan kekhawatirannya dalam rapat komisi anggaran pada 9 April 2026. Ia menegaskan bahwa meskipun secara teknis belanja pegawai masih berada dalam batas aman, margin yang tersisa hanya selisih satu persen. “Kita berada di titik kritis; bila ada penambahan pegawai atau kenaikan gaji, batas tersebut akan terlampaui,” ujar Asep.
Situasi ini menambah beban bagi Pemerintah Kota yang sekaligus harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Sektor-sektor vital seperti pendidikan masih mengalami kekurangan guru, sementara beberapa dinas daerah melaporkan keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan program-programnya. Asep mencontohkan bahwa kekurangan tenaga pendidik berdampak pada kualitas pembelajaran, terutama di sekolah-sekolah negeri yang mengandalkan guru tetap.
Untuk mengatasi dilema antara kebutuhan layanan publik dan kepatuhan pada ketentuan anggaran, DPRD mengusulkan beberapa langkah strategis. Pertama, proses rekrutmen dan penempatan pegawai harus dilakukan secara selektif, mengutamakan prioritas pada unit yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kedua, pemkot diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangan sektor yang memiliki potensi tinggi, khususnya pariwisata. Bandung, yang dikenal sebagai kota kreatif dan destinasi wisata, memiliki peluang besar untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor ini tanpa menambah beban fiskal.
- Optimalisasi pajak hotel dan restoran yang melayani wisatawan.
- Peningkatan kontribusi UMKM lokal melalui program pemasaran digital.
- Pengembangan paket wisata berbasis budaya dan kuliner yang menarik bagi pengunjung domestik maupun internasional.
Asep menekankan bahwa perputaran ekonomi yang dihasilkan oleh wisatawan dapat menjadi penopang utama bagi keseimbangan anggaran. “Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menambah PAD secara signifikan, sehingga kita tidak perlu menambah beban pada warga melalui pajak atau retribusi tambahan,” katanya. Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan.
Selain mengandalkan pariwisata, DPRD juga mendorong Pemkot untuk melakukan peninjauan ulang terhadap belanja tak penting dan mengidentifikasi potensi penghematan. Misalnya, efisiensi dalam penggunaan energi kantor, pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi biaya operasional, serta penataan ulang kontrak layanan yang masih mengandung ruang untuk renegosiasi.
Kesimpulannya, tantangan belanja pegawai yang mendekati batas maksimal menuntut kebijakan yang cermat dan terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat menyusun strategi jangka panjang yang tidak hanya menjaga kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat basis pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor pariwisata dan efisiensi internal. Dengan pendekatan kolaboratif antara DPRD, eksekutif, dan pemangku kepentingan lainnya, kota ini dapat menjaga keseimbangan fiskal sambil tetap memenuhi kebutuhan warga.
