123Berita – 05 April 2026 | Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), Muhammad Anshorullah, pada Rabu (3 April 2024) menegaskan kembali penolakan tegas terhadap keputusan legislatif terbaru Israel yang mengesahkan undang‑undang hukuman mati bagi warga Palestina yang ditahan. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Anshorullah menilai kebijakan tersebut bukan sekadar langkah hukum, melainkan bentuk eksplisit dari legitimasi kejahatan kemanusiaan yang menambah deretan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik.
“Pemberlakuan hukuman mati terhadap warga Palestina tidak dapat dibenarkan dengan dalih keamanan atau ancaman terorisme. Ini adalah manifestasi dari kebijakan apartheid modern yang menargetkan kelompok tertentu untuk dibasmi secara hukum,” ujar Anshorullah dalam konferensi pers yang diadakan di kantor pusat AWG, Jakarta. Ia menambahkan, “Kebijakan ini memperkuat narasi bahwa kekerasan terhadap warga sipil dapat diresmikan melalui undang‑undang, padahal pada hakikatnya hal tersebut bertentangan dengan nilai‑nilai kemanusiaan yang universal.”
Penegasan tersebut muncul bersamaan dengan peningkatan ketegangan di Jalur Gaza dan Tepi Barat, di mana sejumlah tahanan Palestina baru saja ditangkap dalam operasi militer Israel. Organisasi hak asasi manusia internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, telah mengkritik keras kebijakan ini, menilai bahwa hukuman mati dapat menjadi alat intimidasi politik yang melanggar hak untuk hidup dan perlindungan hukum yang adil.
Dalam konteks politik domestik Israel, pendukung undang‑undang tersebut mengklaim bahwa langkah ini diperlukan untuk menanggulangi ancaman terorisme yang terus berkembang. Namun, Anshorullah menolak argumen tersebut, menyoroti bahwa statistik terbaru tidak menunjukkan korelasi antara penerapan hukuman mati dengan penurunan insiden kekerasan. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialog, mediasi, serta penyelesaian damai yang melibatkan semua pihak, alih‑alih mengandalkan hukuman ekstrim yang menambah penderitaan.
Selain menyoroti aspek hukum, Anshorullah juga menyinggung dampak psikologis dan sosial yang akan timbul bagi keluarga korban serta masyarakat Palestina secara luas. “Keluarga yang kehilangan anggota keluarga karena eksekusi hukum tidak hanya merasakan kehilangan fisik, tetapi juga trauma generasi yang akan mempengaruhi struktur sosial dan kesejahteraan mental mereka,” ujarnya. Ia menambah bahwa tindakan semacam ini dapat memperparah radikalisasi, karena rasa ketidakadilan yang mendalam dapat memicu reaksi balik yang lebih keras.
AWG menuntut komunitas internasional untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk mengeluarkan resolusi PBB yang menolak legitimasi hukum semacam itu, serta menegakkan sanksi terhadap pihak‑pihak yang melanggar hak asasi manusia. Anshorullah mengajak negara‑negara sahabat, lembaga‑lembaga multilateral, serta organisasi non‑pemerintah untuk bersatu dalam menolak kebijakan yang mengancam eksistensi hak dasar manusia.
Di sisi lain, pemerintah Israel belum memberikan komentar resmi mengenai kritik yang dilontarkan oleh AWG dan organisasi internasional lainnya. Namun, sejumlah anggota parlemen Israel yang pro‑keamanan menyatakan bahwa undang‑undang tersebut merupakan respon terhadap serangkaian serangan roket dan infiltrasi yang menargetkan warga sipil Israel. Konflik naratif ini menambah kompleksitas diplomatik yang sudah lama menjadi batu sandungan dalam upaya perdamaian di Timur Tengah.
Para pengamat politik menilai bahwa pernyataan tegas AWG dapat memperkuat posisi Palestina dalam arena diplomatik, terutama bila didukung oleh komunitas internasional yang menolak penggunaan hukuman mati sebagai alat politik. “Jika negara‑negara besar dan badan‑badan PBB dapat menekan Israel untuk mencabut atau menunda pelaksanaan undang‑undang ini, maka ada peluang bagi proses perdamaian untuk kembali berada di jalur yang lebih konstruktif,” kata Dr. Ahmad Sulaiman, pakar hubungan internasional di Universitas Indonesia.
Secara keseluruhan, pernyataan Muhammad Anshorullah menegaskan kembali komitmen AWG dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi rakyat Palestina dan menolak segala bentuk kebijakan yang menginjak-injak nilai‑nilai kemanusiaan. Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat internasional untuk bersatu melawan apa yang ia sebut sebagai “legitimasi kejahatan kemanusiaan” melalui aksi nyata, bukan sekadar retorika.
Kesimpulannya, pengesahan undang‑undang hukuman mati oleh Israel tidak hanya menimbulkan kontroversi hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, politik, dan kemanusiaan yang luas. Penolakan kuat dari Aqsa Working Group menegaskan bahwa solusi damai dan dialog harus menjadi prioritas utama, sementara hukuman mati tidak dapat dijadikan alat legitimasi kekerasan dalam penyelesaian konflik.
