123Berita – 08 April 2026 | Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Perindo, Ary Buraen, menegaskan pentingnya respons cepat dalam mengatasi masalah infrastruktur yang terputus. Pada pekan lalu, ia turun tangan secara langsung untuk membantu membuka kembali akses jalan yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Kupang.
Masalah infrastruktur yang mengganggu mobilitas warga ini muncul setelah terjadi kerusakan pada sejumlah jalur utama yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat pemerintahan dan fasilitas umum. Kondisi ini tidak hanya memperlambat aktivitas ekonomi, tetapi juga menghambat layanan darurat serta distribusi barang penting.
Melihat dampak luas yang ditimbulkan, Ary Buraen memutuskan untuk tidak menunggu proses birokrasi yang biasanya memakan waktu. Ia mengorganisir tim kerja yang terdiri dari relawan, teknisi, serta perwakilan dari Badan Penataan Jalan dan Jembatan (BPJ). Tim ini melakukan survei lapangan pada hari Senin, mengidentifikasi titik-titik kritis yang membutuhkan perbaikan segera.
Berikut langkah-langkah konkret yang diambil Ary Burain dan timnya:
- Identifikasi dan Prioritas: Menentukan tiga jalur utama yang paling memengaruhi mobilitas warga, yaitu Jalan Desa Bula, Jalan Lembata, dan Jalan Kelurahan Oebobo.
- Koordinasi dengan Pemda: Mengadakan pertemuan darurat dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang untuk mempercepat alokasi dana dan tenaga kerja.
- Penggunaan Alat Berat: Menyewa excavator dan bulldozer secara cepat guna membersihkan longsor dan memperbaiki lapisan dasar jalan.
- Pelibatan Masyarakat: Mengajak warga setempat untuk membantu proses pembersihan dan pengawasan kualitas pekerjaan.
Hasilnya, dalam waktu kurang dari tiga hari, dua dari tiga jalur yang menjadi prioritas utama berhasil dibuka kembali. Jalan Desa Bula kini dapat dilalui kendaraan roda empat, sementara Jalan Lembata masih dalam tahap finalisasi perbaikan permukaan.
Dalam pernyataannya, Ary Buraen menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Ia menambahkan, “Kami tidak dapat menunggu proses panjang yang mengorbankan kesejahteraan warga. Tindakan cepat dan terkoordinasi menjadi kunci untuk mengembalikan aksesibilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah.”
Pemda Kupang, melalui Dinas Pekerjaan Umum, mengapresiasi inisiatif tersebut. Kepala Dinas, Bapak H. Jaya, menyatakan bahwa kerjasama ini membuka peluang untuk memperbaiki prosedur penanganan darurat infrastruktur. Ia berjanji akan menyiapkan rencana jangka panjang yang mencakup pemeliharaan rutin dan audit kondisi jalan secara berkala.
Namun, tantangan belum berakhir. Beberapa wilayah masih menghadapi kendala geografis, seperti tanah longsor yang berulang dan curah hujan tinggi yang memperparah kerusakan jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, Ary Buraen mengusulkan pembentukan tim khusus yang berfokus pada mitigasi bencana dan perencanaan infrastruktur tahan iklim.
Strategi jangka panjang yang diajukan mencakup:
- Pemetaan risiko wilayah rawan longsor menggunakan teknologi GIS.
- Pembangunan jalan dengan material yang lebih tahan terhadap erosi.
- Peningkatan kapasitas respons darurat melalui pelatihan tenaga teknis lokal.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan frekuensi terputusnya jaringan jalan di masa mendatang, sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.
Di sisi lain, peran partai politik juga menjadi sorotan. Sebagai anggota Partai Perindo, Ary Buraen menegaskan bahwa tindakan ini mencerminkan komitmen partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia mengajak rekan-rekan sesama legislatif untuk meneladani inisiatif serupa di daerah masing-masing.
Keberhasilan penanganan cepat ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, serta sektor swasta yang menyediakan bahan bangunan dan peralatan. Keterlibatan mereka memperlihatkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan solusi yang efektif.
Secara keseluruhan, upaya Ary Buraen menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan proaktif dapat mengatasi masalah infrastruktur kritis. Dengan menurunkan tangan secara langsung, ia berhasil mempercepat proses perbaikan, mengurangi beban ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ke depan, diharapkan kebijakan ini dapat dijadikan model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa, terutama dalam mengoptimalkan respons cepat terhadap kerusakan infrastruktur. Keterlibatan aktif anggota legislatif dalam problem solving praktis menjadi kunci utama dalam membangun daerah yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Dengan demikian, langkah konkret yang diambil Ary Buraen tidak hanya menyelesaikan masalah jalan yang terputus, tetapi juga membuka peluang reformasi sistem penanganan infrastruktur di Kabupaten Kupang secara lebih luas.
