123Berita – 05 April 2026 | Kelompok kerja yang dikenal sebagai Aqsa Working Group (AWG) mengeluarkan pernyataan tegas pada hari Senin, mengecam penerapan Undang-Undang (UU) Hukuman Mati oleh Israel terhadap tahanan Palestina. Dalam pernyataan resmi yang dirilis lewat kantor pusatnya, AWG menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar serta ancaman serius bagi proses perdamaian di wilayah konflik.
UU Hukuman Mati yang baru disahkan oleh Kementerian Kehakiman Israel mencakup penambahan pasal-pasal yang memungkinkan penjatuhan hukuman mati secara luas, termasuk atas dugaan terorisme, serangan terhadap warga sipil, dan aktivitas yang dianggap mengancam keamanan negara. Meskipun Israel sebelumnya hanya menegakkan hukuman mati pada kasus pembunuhan warga sipil, perubahan regulasi ini memperluas cakupan ke tindakan yang dilakukan oleh warga Palestina yang berada di wilayah pendudukan.
AWG menilai bahwa kebijakan tersebut tidak hanya melanggar konvensi internasional, melainkan juga mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara universal. “Penetapan hukuman mati secara massal terhadap tahanan Palestina merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum,” ujar ketua AWG, Dr. Ahmad Al-Masri, dalam konferensi pers virtual yang dihadiri oleh jurnalis internasional dan aktivis hak asasi manusia.
AWG menuntut agar komunitas internasional tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resmi, kelompok tersebut mengajukan beberapa tuntutan utama:
- Penangguhan segera pelaksanaan UU Hukuman Mati Israel hingga dilakukan evaluasi independen oleh badan internasional yang kredibel.
- Pembentukan komisi investigasi internasional untuk menelusuri kasus-kasus penahanan dan hukuman mati yang telah dijatuhkan.
- Penerapan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap entitas pemerintah Israel yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Peningkatan tekanan melalui forum-forum multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), untuk menegakkan standar hak asasi manusia.
Seruan tersebut mendapat respon beragam dari berbagai negara. Sekutu tradisional Israel, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, menyatakan keprihatinan namun menolak untuk langsung menjatuhkan sanksi. Sebaliknya, sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Turki, Qatar, dan Mesir, mengumumkan dukungan penuh terhadap seruan AWG dan menyiapkan resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk meninjau kebijakan tersebut.
Para pengamat politik menilai bahwa langkah AWG dapat memperkuat tekanan internasional terhadap Israel, terutama pada masa-masa di mana proses damai Israel-Palestina mengalami stagnasi. “Krisis hukum ini menambah lapisan kompleksitas pada konflik yang sudah lama berlarut,” kata Dr. Lina Hamdan, analis kebijakan luar negeri di Institut Kajian Timur Tengah. “Jika tidak ada respons yang kuat, hal ini dapat memicu gelombang protes global serta memperburuk citra Israel di mata dunia.
Di sisi lain, perwakilan pemerintah Israel membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Menteri Dalam Negeri Israel, Yair Golan, menyatakan bahwa kebijakan hukuman mati diterapkan secara selektif dan hanya pada kasus-kasus yang terbukti secara hukum. “Kami tetap berkomitmen pada supremasi hukum dan tidak akan mengorbankan keamanan nasional demi tekanan politik luar negeri,” tegasnya.
Namun, organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menegaskan bahwa standar internasional menolak penggunaan hukuman mati sebagai bentuk hukuman, terutama dalam konteks konflik bersenjata. Mereka menambahkan bahwa prosedur peradilan di wilayah pendudukan sering kali tidak memenuhi standar keadilan, sehingga meningkatkan risiko kesalahan hukuman.
Dalam upaya menggalang dukungan global, AWG telah meluncurkan kampanye media sosial dengan tagar #StopIsraelDeathPenalty. Hingga kini, kampanye tersebut telah mencapai jutaan interaksi, mencerminkan kepedulian publik yang meluas terhadap isu tersebut. Selain itu, AWG bekerja sama dengan jaringan LSM lokal di Palestina untuk menyediakan bantuan hukum bagi tahanan yang terancam hukuman mati.
Kesimpulannya, kecaman kuat Aqsa Working Group terhadap UU Hukuman Mati Israel menandai titik balik dalam dinamika diplomatik terkait hak asasi manusia di wilayah konflik. Seruan untuk aksi global menuntut respons kolektif dari komunitas internasional, baik melalui tekanan diplomatik, sanksi, maupun mekanisme investigasi independen. Keberhasilan upaya ini akan sangat bergantung pada konsistensi dan keseriusan negara-negara besar dalam menegakkan standar hak asasi manusia, serta kemampuan organisasi sipil untuk mempertahankan sorotan publik. Hanya dengan langkah konkret, harapan akan terwujudnya keadilan bagi tahanan Palestina dan terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi perdamaian jangka panjang dapat terwujud.
