123Berita – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Memperingati hari jadinya yang ke-11, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Nasional strategis yang menandai peluncuran Operating Vehicle Company (OVC). Acara yang berfokus pada sinergi nasional ini menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan telekomunikasi untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi percepatan pembangunan jaringan yang merata, efisien, dan berdaulat, selaras dengan visi Indonesia Digital 2045.
Dalam sambutan resmi, Mulyadi, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat terlepas dari infrastruktur yang kuat dan kolaborasi yang intens antara pemerintah serta industri. Ia menekankan bahwa sinergi yang tepat akan mempercepat pemerataan konektivitas, meningkatkan daya saing nasional, dan memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sejalan dengan itu, Ketua Umum APJATEL, Jerry Siregar, menambahkan bahwa infrastruktur telekomunikasi kini telah beralih status menjadi infrastruktur vital nasional. Menurutnya, jaringan telekomunikasi adalah tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik modern. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri untuk mengelola aset secara efisien, berorientasi pada kepentingan publik, sekaligus menjaga kedaulatan digital negara.
Inti utama FGD adalah deklarasi pembentukan Operating Vehicle Company (OVC). OVC dirancang sebagai entitas netral yang mengelola infrastruktur pasif telekomunikasi dengan prinsip open access. Tujuannya adalah mengurangi inefisiensi yang selama ini terjadi akibat duplikasi pembangunan kabel oleh operator yang bersaing di jalur yang sama. Analisis internal memperkirakan OVC dapat menurunkan biaya investasi hingga 40–60 persen, sekaligus membuka peluang pemerataan akses internet ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau karena kendala biaya.
Berikut beberapa poin strategis yang diangkat dalam forum:
- Pengelolaan netral OVC untuk infrastruktur pasif, termasuk menara, duct, dan conduit.
- Penerapan prinsip open access yang memungkinkan berbagai operator memanfaatkan sarana yang sama tanpa diskriminasi.
- Target efisiensi biaya investasi sebesar 40–60 persen melalui pengurangan duplikasi jaringan.
- Percepatan penyebaran internet broadband ke daerah tertinggal.
Selain fokus pada OVC, forum juga membahas isu struktural yang menghambat ekspansi jaringan, terutama terkait optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) dan penetapan tarif batas atas untuk infrastruktur pasif. Selama ini, tingginya biaya regulasi di tingkat daerah serta ketiadaan standar tarif yang adil menjadi kendala utama. Melalui diskusi, APJATEL menghasilkan beberapa komitmen penting:
- Harmonisasi Kebijakan: Penyelarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan aset daerah untuk penarikan kabel fiber optik.
- Tarif Batas Atas: Penetapan biaya yang adil, transparan, dan non-diskriminatif berbasis cost‑based pricing.
- Fasilitasi Pemerintah Daerah: Penguatan peran Pemda bukan hanya sebagai pemberi izin, melainkan sebagai fasilitator pembangunan digital yang pro‑aktif.
Bendahara Umum sekaligus Ketua Pelaksana FGD, Victor Irianto, menutup acara dengan menegaskan harapan bahwa APJATEL akan terus menjadi organisasi yang solid dan adaptif. Ia menekankan komitmen asosiasi untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital melalui pembangunan jaringan yang merata dan berkelanjutan.
Peluncuran OVC dipandang sebagai langkah revolusioner yang dapat mengubah paradigma pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Dengan mengadopsi model pengelolaan netral, diharapkan tidak hanya terjadi penghematan biaya, tetapi juga tercipta ekosistem yang lebih kompetitif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kedaulatan digital, di mana kontrol atas infrastruktur fisik menjadi prasyarat utama untuk melindungi data nasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing.
Secara keseluruhan, inisiatif ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari fondasi fisik yang kuat. Jika berhasil diimplementasikan, OVC dapat menjadi model bagi negara lain yang ingin mengoptimalkan penggunaan aset publik, meminimalisir pemborosan, dan mempercepat penyediaan layanan internet berkualitas tinggi ke seluruh pelosok tanah air.
Dengan momentum ini, APJATEL berharap dapat mempercepat pencapaian target Indonesia Digital 2045, menjadikan negara kepulauan ini sebagai contoh keberhasilan sinergi antara pemerintah, industri, dan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur digital yang berdaulat, efisien, dan inklusif.
