123Berita – 07 April 2026 | Jakarta, 6 April 2026 – Anggota Komisi I DPR RI, Andrie Yunus (PDIP), mengumumkan niatnya mengajukan mosi tidak percaya terhadap pejabat militer yang bernama Adili. Langkah ini diambil sebagai respons atas kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie pada akhir 2025, yang hingga kini belum diproses melalui jalur peradilan sipil. Andrie menegaskan bahwa ia menolak penanganan kasusnya oleh militer dan menuntut transparansi serta akuntabilitas penuh.
Kasus penyiraman air keras terjadi pada 20 Desember 2025 di kediaman Andrie Yunus, ketika sekelompok orang tak dikenal mendatangi pintu rumahnya dengan semprotan berisi cairan berbahaya. Andrie, yang pada saat itu sedang menyiapkan dokumen legislasi, langsung melaporkan insiden tersebut ke kepolisian. Namun, proses penyelidikan terhenti ketika pihak kepolisian menyerahkan berkas kepada otoritas militer untuk ditindaklanjuti, mengingat pelaku diduga memiliki latar belakang militer.
Penolakan Andrie terhadap proses militer tidak lepas dari konteks politik yang lebih luas. Ia menilai bahwa penanganan kasus oleh militer dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam prinsip supremasi hukum. “Saya tidak ingin masalah pribadi saya menjadi ajang politik militer. Setiap warga negara, termasuk saya, berhak mendapatkan keadilan melalui peradilan sipil yang independen,” ujar Andrie dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung DPR pada Senin (6/4/2026).
Dalam pernyataannya, Andrie menyinggung sejumlah poin penting yang menjadi dasar ajakan mosi tidak percaya:
- Independensi Penegakan Hukum: Penyerahan kasus ke militer dianggap melanggar prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga peradilan dan angkatan bersenjata.
- Transparansi Proses: Belum ada laporan publik yang jelas mengenai tahapan penyelidikan, penyidikan, maupun keputusan akhir yang diambil oleh militer.
- Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Andrie mengkhawatirkan bahwa militer dapat memanfaatkan kasus ini untuk menutup-nutupi keterlibatan internal atau melindungi anggota yang terlibat.
- Kepercayaan Publik: Mosi tidak percaya diharapkan dapat menjadi sinyal kuat kepada masyarakat bahwa DPR serius menuntut akuntabilitas di semua level pemerintahan.
Adili, yang menjabat sebagai Komandan Pusat Komando Pengamanan (Puspom) TNI Angkatan Darat, menanggapi tuduhan tersebut dengan pernyataan singkat. Ia menegaskan bahwa semua prosedur yang diambil sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menolak segala tuduhan penyalahgunaan wewenang. “Kami berkomitmen pada penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Penyidikan sedang berjalan sesuai standar militer,” ujar Adili dalam sebuah konferensi pers tertutup.
Reaksi dari kalangan politik dan masyarakat pun beragam. Beberapa anggota DPR lain, termasuk dari partai oposisi, menyatakan dukungan terhadap langkah Andrie. Ketua Fraksi Golkar di DPR, Hadi Pranoto, menambahkan, “Jika kasus ini tidak ditangani secara transparan, maka kepercayaan publik terhadap institusi keamanan akan menurun drastis.” Sementara itu, pihak kepolisian mengklaim bahwa mereka telah menyerahkan seluruh berkas kepada militer pada Januari 2026 dan menunggu hasil evaluasi.
Analisis para pakar hukum menilai bahwa mosi tidak percaya terhadap pejabat militer dalam konteks ini memiliki implikasi konstitusional yang signifikan. Prof. Dr. Rizki A. Nugroho, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan, “Mosi tidak percaya biasanya diarahkan pada pejabat eksekutif sipil. Mengajukan mosi terhadap militer menandakan adanya gesekan antara lembaga legislatif dan militer yang belum pernah terjadi secara terbuka dalam demokrasi Indonesia modern.” Ia menambahkan bahwa jika mosi ini berhasil, dapat membuka preseden baru dalam pengawasan parlementer atas militer.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM) juga memberikan komentar. Lembaga Amnistia Internasional Indonesia menekankan pentingnya proses peradilan yang tidak memihak dan menolak penggunaan militer untuk menyelesaikan kasus sipil. “Kasus Andrie Yunus menjadi contoh nyata mengapa peran militer harus dibatasi dalam penegakan hukum yang menyangkut warga sipil,” tulis pernyataan resmi mereka pada hari Selasa (5/4/2026).
Jika mosi tidak percaya diajukan dan disetujui oleh mayoritas anggota DPR, konsekuensinya dapat memaksa Adili untuk mundur atau dikenakan tindakan disiplin. Namun, proses tersebut membutuhkan dukungan minimal dua pertiga anggota DPR, yang berarti Andrie harus menggalang koalisi luas di antara fraksi-partai.
Sejauh ini, Andrie Yunus telah mengumpulkan tanda tangan dari lebih dari 150 anggota DPR sebagai bentuk dukungan awal. Ia menargetkan agar mosi tersebut diajukan pada rapat pleno berikutnya, dijadwalkan pada akhir April 2026. “Saya mengajak semua rekan-rekan sekalian untuk menegakkan keadilan, bukan hanya untuk diri saya pribadi, melainkan untuk seluruh bangsa,” tegas Andrie.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang prosedur penanganan insiden serupa di masa depan. Apakah penyiraman air keras atau bentuk intimidasi lain akan selalu diserahkan ke militer? Atau ada reformasi kebijakan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kepolisian tetap menjadi otoritas utama dalam penyelidikan kejahatan sipil? Diskusi ini diperkirakan akan menjadi agenda penting dalam rapat-rapat komisi terkait, khususnya Komisi I yang membidangi keamanan dan pertahanan.
Dengan latar belakang politik yang semakin dinamis, langkah Andrie Yunus ini mencerminkan upaya legislator untuk menegakkan kontrol sipil atas lembaga keamanan. Apapun hasilnya, dinamika ini akan memberikan pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga.
Kesimpulannya, pengajuan mosi tidak percaya oleh Andrie Yunus terhadap militer Adili menandai titik kritis dalam hubungan sipil-militer Indonesia. Proses ini menguji ketahanan sistem hukum, transparansi institusi, serta kemampuan DPR dalam menegakkan akuntabilitas. Semua mata kini tertuju pada rapat pleno yang akan datang, menanti keputusan yang dapat mengubah paradigma penegakan hukum di tanah air.
