123Berita – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam seminggu tidak boleh mengorbankan produktivitas tenaga kerja maupun laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis kemarin.
Sejak awal tahun ini, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang mengatur penerapan WFH sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan energi di lingkungan kerja. Edaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar fosil.
Dalam penjelasannya, Yassierli menambahkan bahwa kebijakan WFH dimaksudkan untuk menciptakan pola kerja yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun, ia juga mengakui bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan tidak dapat diseragamkan secara mutlak.
Berbagai sektor yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan operasi vital dikecualikan dari skema WFH. Daftar sektor tersebut meliputi:
- Layanan kesehatan
- Energi dan utilitas
- Infrastruktur
- Ritel
- Industri manufaktur
- Jasa
- Makanan dan minuman
- Transportasi dan logistik
- Keuangan
Untuk sektor swasta, kebijakan WFH bersifat imbauan, bukan peraturan yang mengikat. Pemerintah tidak menetapkan hari tertentu untuk kerja dari rumah, melainkan memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk menentukan hari yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing.
“Untuk swasta kita tidak ada spesifik menuliskan, atau menentukan harinya. Jadi sekali lagi, work from home tadi saya sampaikan juga kepada Komisi IX DPR itu sifatnya imbauan,” ujar Yassierli dalam rapat tersebut.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional, terutama dalam hal penggunaan ruang kantor dan konsumsi energi. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa keberhasilan implementasi tergantung pada kesiapan infrastruktur digital, budaya kerja, dan pengukuran kinerja yang objektif.
Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah mengadopsi model hybrid, menggabungkan kerja di kantor dan di rumah. Model ini dinilai dapat menyeimbangkan kebutuhan kolaborasi tatap muka dengan fleksibilitas yang diharapkan pekerja. Di sisi lain, usaha kecil dan menengah (UKM) masih menghadapi tantangan teknologi dan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan WFH secara efektif.
Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan teknis dan regulasi yang memudahkan transisi ke pola kerja hybrid. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyediaan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur digital dan pelatihan karyawan untuk kerja remote.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa produktivitas tidak turun akibat kebijakan WFH. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar evaluasi kebijakan dan penyesuaian bila diperlukan.
Secara keseluruhan, kebijakan WFH satu hari per minggu diharapkan dapat mendukung agenda pengurangan emisi karbon, meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja, serta tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah menekankan bahwa fleksibilitas tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar kerja dan output nasional.
Dengan pendekatan yang bersifat imbauan dan penyesuaian sektoral, diharapkan perusahaan dapat merancang kebijakan internal yang selaras dengan tujuan nasional, tanpa mengorbankan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi.
