123Berita – 08 April 2026 | Jakarta, 8 April 2026 — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menegaskan otoritasnya dalam mengawasi ekosistem digital nasional dengan memanggil dua raksasa teknologi global, Meta dan Google, untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Tunas. Langkah tersebut menandai babak baru dalam upaya pemerintah Indonesia menegakkan regulasi digital yang lebih ketat, sekaligus menguji sejauh mana negara dapat menahan arus kekuatan korporasi multinasional.
PP Tunas, yang secara resmi dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjadi landasan hukum utama bagi segala aktivitas daring, mulai dari layanan media sosial hingga platform periklanan digital. Pemerintah menilai bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya penting untuk melindungi data pribadi warga, tetapi juga untuk memastikan persaingan usaha yang adil dan menghindari dominasi pasar oleh pemain asing.
Panggilan kedua diarahkan kepada Alphabet Inc., perusahaan induk Google, khususnya unit Google Search dan YouTube. Kominfo menyoroti dugaan pelanggaran terkait penempatan iklan berbasis lokasi tanpa persetujuan eksplisit, serta ketidakpatuhan terhadap persyaratan penyimpanan data di server lokal. Google diminta untuk menyampaikan rencana aksi korektif dan bukti kepatuhan terhadap PP Tunas dalam jangka waktu yang sama.
Langkah keras ini memicu beragam reaksi di kalangan pengamat kebijakan publik dan industri teknologi. Sebagian pihak memuji pemerintah karena berani menegakkan kedaulatan digital, sementara yang lain menilai bahwa tindakan tersebut bisa menimbulkan ketegangan diplomatik serta mempengaruhi iklim investasi asing. “Indonesia kini berada di persimpangan antara melindungi kepentingan nasional dan menjaga daya tarik pasar bagi investor global,” ujar Dr. Andi Prasetyo, pakar regulasi teknologi di Universitas Indonesia.
- PP Tunas mengatur persyaratan penyimpanan data warga negara Indonesia di server dalam negeri.
- Meta dan Google dituduh tidak mematuhi ketentuan tersebut, khususnya dalam hal pengelolaan data dan iklan berbasis lokasi.
- Kementerian Kominfo memberi waktu 30 hari bagi masing-masing perusahaan untuk menyampaikan laporan kepatuhan.
- Jika tidak ada perbaikan, Kominfo berhak menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.
Dalam konteks global, kasus ini menambah daftar panjang sengketa antara pemerintah negara berkembang dengan perusahaan teknologi besar. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah lama mengusulkan kebijakan serupa, seperti GDPR di Eropa, yang menuntut perusahaan menyimpan data pengguna secara lokal dan mematuhi standar privasi yang ketat. Indonesia, dengan populasi internet yang terus meningkat, kini berupaya menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi digital.
Selanjutnya, Kominfo menegaskan bahwa selain Meta dan Google, perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Indonesia juga berada di bawah pengawasan ketat. Pemerintah berencana memperkuat mekanisme audit reguler dan memperluas ruang lingkup PP Tunas untuk mencakup layanan emerging technology seperti kecerdasan buatan dan blockchain. “Kami tidak akan ragu menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia untuk menegakkan kepatuhan,” tegas Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam konferensi pers di kantor kementerian.
Jika perusahaan teknologi gagal memenuhi tuntutan regulasi, konsekuensinya tidak hanya berupa denda administratif, tetapi juga potensi pencabutan lisensi operasional di Indonesia. Hal ini dapat berdampak signifikan pada akses publik terhadap layanan digital, sekaligus menimbulkan tekanan pada model bisnis perusahaan multinasional yang bergantung pada pasar Asia Tenggara.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia semakin memperkuat posisi tawar dalam negosiasi regulasi digital. Sementara raksasa teknologi global menghadapi tantangan baru, hasil akhir dari proses ini masih menunggu. Apakah mereka akan menyesuaikan diri dengan regulasi lokal atau memilih untuk menarik layanan mereka dari pasar Indonesia, akan menjadi indikator utama seberapa kuat negara dapat memaksa perubahan dalam lanskap teknologi global.
Kesimpulannya, panggilan terhadap Meta dan Google bukan sekadar tindakan administratif, melainkan simbolisasi upaya Indonesia menegakkan kedaulatan digital. Keberhasilan atau kegagalan proses ini akan memberikan pelajaran penting bagi negara-negara lain yang berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.
