Pembukaan Sekolah Picu Klaster Baru Covid-19, Begini Penjelasan Kemendikbud

JAKARTA, 123berita.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan penyesuaian terhadap panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan aturan terbaru, diizinkannya sekolah di zona kuning dan hijau melakukan pembelajaran tatap muka telah menuai kekhawatiran adanya peningkatan kasus Covid-19.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri, mengungkapkan pemerintah menyadari pembukaan layanan tatap muka berpotensi menyebabkan terjadinya klaster baru.

“Namun, kami sudah memberikan instruksi agar pembukaan satuan pendidikan di zona kuning harus atas izin Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat. Selain itu, kepala sekolah harus mengisi daftar periksa pencegahan Covid-19 dan diverifikasi oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” terangnya dalam pertemuan telekonferensi, Kamis (13/08/2020).

Baca Juga:  Jangan Kehabisan! Naik 4 Kereta Api Ini Cukup Bayar Tiket Separuh Harga

Menurut Jumeri, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas. SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28 hingga 36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik.

Sekolah Luar Biasa (SLB), awalnya lima hingga delapan menjadi lima peserta didik per kelas. PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas.

Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift), ditentukan masing-masing satuan pendidikan sesuai situasi dan kebutuhan.

Baca Juga:  Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Fasilitas Kesehatan dan Pusat Karantina Pasien Covid-19

Kemendikbud, lanjut Jumeri, sudah mendapatkan laporan dari berbagai daerah timbul klaster-klaster baru disebabkan pembukaan kembali satuan pendidikan di zona kuning. Namun, hal ini bukan terjadi pada Agustus ketika Penyesuaian SKB Empat Menteri dikeluarkan, melainkan akumulasi kejadian dari Maret hingga Agustus. Selain itu, para peserta didik dan pendidik tidak terpapar di satuan pendidikan, melainkan di lingkungan mereka masing-masing.

“Jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan. Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat,” jelas Jumeri.

Baca Juga:  Ida Fauziyah: Bantuan RP 600 Ribu Bakal Cair 27 Agustus 2020

“Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 guna memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah,” tambahnya, dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kemdikbud.go.id.

Banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dikarenakan minimnya akses. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen.

Saat ini, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau. Dengan adanya penyesuaian SKB, satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan ketat.

author
Journalist & Content Writer