Langgar Protokol Kesehatan, Pegawai Pemprov Siap-siap Bayar Denda Hingga Rp500.000

SEMARANG, 123berita.com – Langkah tegas diambil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub), Ganjar akan mengenakan denda kepada jajarannya yang melanggar protokol kesehatan.

Tak main-main, selain teguran lisan hingga tertulis, Pergub itu juga mengatur soal denda uang hingga Rp500 ribu. Bahkan, jika melakukan pelanggaran berat, tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dipotong sepuluh persen selama tiga bulan.

“Kami sekarang membuat komitmen di antara ASN Pemprov Jateng (aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Kami harus memberikan contoh, tidak boleh hanya menghukum rakyat, tapi kami tidak menghukum diri sendiri agar disiplin, makanya saya buat Pergub ini,” kata Ganjar Pranowo ditemui usai pemaparan Pergub protokol kesehatan di ruang rapat Gedung A lantai dua Pemprov Jateng, Rabu (02/09/2020).

Langkah represif diambil gubernur Jateng guna memutus penyebaran Covid-19. Apalagi saat ini, muncul banyak klaster perkantoran sehingga semuanya harus dibenahi.

“Hari ini saya tandatangani. Saya minta semua kepala dinas menyosialisasikan kepada bawahannya, sehingga dalam waktu yang sangat pendek, mereka bisa disiplin menata dirinya sekaligus tempat kerja untuk melaksanakan protokol kesehatan,” ucapnya.

Terkait sanksi, Ganjar Pranowo mengatakan akan memberikan sanksi bermacam-macam. Mulai teguran lisan, tertulis, kerja sosial hingga denda dan pemotongan TPP. Tentunya, penerapan sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan aspek lainnya.

“Dendanya Rp500 ribu dan juga ada pemotongan TPP sehingga ini tidak main-main,” tandasnya.

Adapun untuk penerapan sanksi ini, lanjut gubernur, masyarakat dapat ikut berpartisipasi. Apabila melihat ada ASN Pemprov Jateng melanggar protokol kesehatan di tempat keramaian atau tempat umum dapat memfoto dan melaporkannya.

“Bisa difoto terus kirim ke saya. Di samping itu tentu Satpol PP, BKD, dan Inspektorat akan kami libatkan untuk melakukan kontrol,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Plt Sekda Provinsi Jateng, Herru Setiadhie menerangkan, dasar dibuatnya Pergub tidak lain adalah kewajiban ASN memberikan contoh baik kepada masyarakat. Dengan begitu, mereka dituntut sadar untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

“Tidak hanya pada individu, Pergub ini juga akan memberikan sanksi kepada OPD (organisasi perangkat daerah) yang tidak menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan di kantornya,” jelasnya.

Pemberian sanksi, lanjut Herru Setiadhie, tidak langsung pada sanksi terberat. Menurutnya, ada urutan pelanggaran yang menjadi poin pemberian sanksi.

“Jadi ada urut-urutannya, mulai sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa pengumuman dan kerja sosial, hingga sanksi berat berupa denda dan pemotongan TPP,” pungkasnya, dilansir dari Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, jatengprov.go.id.

author
Journalist & Content Writer