Jaga Netralitas ASN pada Pilkada, Mendagri Tolak 4156 Usulan Mutasi

JAKARTA, 123berita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menolak sebanyak 4156 usulan mutasi yang disampaikan gubernur, bupati/wali kota sejak Januari hingga Agustus 2020.

Sebagian besar penolakan terkait komitmen pemerintah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota).

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, menjelaskan Kemendagri bersama Kemenpan RB terus bersinergi dan memberikan dukungan agar netralitas ASN terjaga dangan baik dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Bapak Mendagri dan Bapak Menpan RB memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menjaga kualitas pilkada pada 270 daerah di tahun 2020 ini dengan menghadirkan netralitas ASN lebih baik,” ujar Akmal Malik, dilansir dari laman Kementerian Dalam Negeri RI, kemendagri.go.id

, Jumat (11/09/2020).

Akmal Malik juga menjelaskan agar pelayanan publik tidak terganggu karena adanya kekosongan jabatan akibat pejabatnya tersandung kasus hukum, pejabatnya meninggal dunia, atau promosi sehingga kosong, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dengan alasan tersebut di atas, Mendagri sudah memberikan 3393 izin, khususnya untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka, dan promosi mengisi yang kosong.

“Untuk itu, ASN ini tidak perlu ragu untuk netral dan terus fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, walaupun pada masa perhelatan pilkada pada tahun ini. Kemendagri bersama Kemenpan RB akan terus menjaga netralitas ASN, demi menjaga ASN dari politisasi birokrasi,” imbuhnya.

Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu dalam kualitas demokrasi dan kontestasi oilkada, sehingga perhatian terkait netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas.

author
Journalist & Content Writer